Jadi Menteri KP, Edhy Prabowo Tak Akan Tenggelamkan Kapal?
VIVA – Salah satu program mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti yang menenggelamkan kapal asing ilegal, sepertinya akan tinggal kenangan.
Penggantinya Menteri KP Kabinet Indonesia Maju , Edhy Prabowo, kemungkinan tidak akan melanjutkan kebijakan penenggelaman kapal asing yang mulai dilakukan sejak era Susi Pujiastuti.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menegaskan, kebijakan penenggelaman harus dilakukan untuk menjadi kedaulatan negara. Namun langkah itu harus dilihat sebagai solusi terakhir jika pelanggaran berulang dilakukan, sehingga bukan solusi pertama menyelesaikan masalah yang ada.
"Kalau penenggelaman untuk menjaga kedaulatan ya harus kita lakukan. Ada orang yang sudah diingatkan sudah dilaksanakan melakukan pelanggaran gitu ya kita harus lakukan (penenggelaman), kenapa karena ini jalan terakhir," kata Edhy, di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 23 Oktober 2019 dilansir dari VIVAnews.
Ia menyatakan untuk NKRI memang tidak boleh ada kompromi. Namun untuk penegakan hukum, apalagi menyangkut dalam negeri, menurut Edhy harusnya ada pembinaan terlebih dahulu.
Sebab dalam pandangannya, yang melanggar bukan berarti dia tidak patuh. Seperti penggunaan cantrang, yang dilarang, dia menilai tidak bisa langsung dilarang begitu saja.
Dia juga mengungkapkan permintaan Jokowi untuk menjaga hubungan dengan para nelayan. Karena Jokowi melihat kurang harmonis hubungan antara pemerintah, masyarakat dan nelayan.
"Yang jelas perintah Pak Presiden dua hal kepada saya, untuk melakukan memperbaiki hubungan dengan para nelayan yang katanya selama ini ada perbedaan antara penilaian pemerintah dan penilaian nelayan itu sendiri. Ada nelayan yang selalu protes dan sebagainya," tutur Edhy.
Seperti diketahui sebanyak 558 kapal sudah ditenggelamkan selama Susi Pudjiastuti menjabat sebagai Menteri KP. Selama ini ribuan kapal dari negara asing sudah memasuki perairan Indonesia secara ilegal.
Diketahui selain mencuri ikan, mereka juga memakai bahan bakar minyak (BBM) subsidi dari Indonesia, mengambil satwa yang dilindungi, dan menyelundupkan narkoba.
