Kabinet Baru Jokowi Cermin Politik Balas Budi Gaya Baru?

Sebagian tokoh yang dianggap pernah berjasa dalam memenangkan pasangan Jokowi-Ma`ruf Amin di pilpres lalu dipanggil ke Istana untuk "mengisi posisi menteri".

Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Fachry Ali, menggambarkannya sebagai "politik balas budi" dan ia memandang ini adalah hal yang lumrah dalam perpolitikan di Indonesia.

"Biasa-biasa saja, hal semacam itu," katanya kepada Muhammad Irham yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

Fachry menambahkan, standar etik terkait dengan politik balas budi ini terletak pada tanggung jawab calon menteri terhadap pekerjaannya kelak.

"Apakah orang yang ditunjuk itu, bisa mempertanggungjawabkan pekerjaannya secara profesional. Jadi standard etiknya itu terletak pada profesionalisme," tambahnya.

Sementara itu, peneliti dari Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia, Hurriyah, menyebut adanya "politik balas budi gaya baru". Kata dia, posisi-posisi diberikan bukan hanya kepada partai politik.

Hal ini merujuk pada kedatangan Erick Thohir, pengusaha sekaligus mantan Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma`ruf Amin saat Pilpres kemarin. Begitu pun dengan mantan Tim Kreatif Kampanye Jokowi-Ma`ruf Amin, Wishnutama.

"Itu bahkan yang menarik, biasanya politik balas budi itu ke partai politik. Di periode Pak Jokowi ini posisi-posisi yang dianggap sebagai bentuk balas budi itu diberikan kepada kelompok nonpartai, ke relawan," katanya.

Senada dengan Fachry, Hurriyah menyatakan pada akhirnya kapasitas dan profesionalisme akan menjadi ukuran penempatan seseorang di dalam kabinet.

"Karena jangan sampai kemudian misalnya kalau hanya mengandalkan urusan dukungan politik saja, tak punya kapasitas," jelasnya.