Jadi Oposisi, PKS Ingin DPR Tak Kehilangan Taji Awasi Pemerintahan
VIVA – Meski Prabowo dan Gerindra sudah dipastikan akan mendapat jatah menteri dari Presiden Jokowi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan tetap akan menjadi oposisi, walau hal ini berat adanya.
Hal ini diungkap oleh anggota DPR dari Fraksi PKS, Nasir Djamil. Menurutnya, pilihan menjadi oposisi bukanlah hal yang mudah. Namun mereka berkewajikan memastikan jalannya kekuasaan mendapat pengawasan dari luar pemerintahan.
“Ini pilihan berat, bukan pilihan yang ideal. Kami yakin, fungsi pengawasan tetap akan berlanjut di parlemen,” ujar Nasir yang menjadi pembicara di Indonesia Lawyers Club (ILC) tvOne, Selasa, 22 Oktober 2019.
PKS, kata Nasir, mennghormati sikap Gerindra yang memilih untuk turut ke dalam sistem Jokowi-Ma’ruf. Bekas sekutu PKS itu dikabarkan sudah pasti akan mendapatkan jatah kursi Menteri Pertahanan yang akan diduduki oleh Prabowo.
Nasir juga yakin, ke depannya, bukan tidak mungkin jika partai-partai yang ada saat ini di koalisi pemerintahan akan bersama PKS untuk bisa memonitor jalannya kekuasaan atau pemerintahan.
“Di DPR PKS berkunjung ke fraksi lainnya dalam rangka konsolidasi elemen pengawas. DPR tidak boleh kehilangan tajinya mengawasi pemerintahan,” papar Nasir, dikutip dari VIVAnews.
Nasir pun menyindir, wacana bergabungnya partai di luar pemerintah seolah - seolah narasi yang dibangun untuk membantu pemerintahan. Bagi dia, di luar atau di dalam, punya fungsi demi kepentingan bangsa dan negara.
"Kami berharap kemudian ada kata- kata (masuk koalisi) demi kepentingan bangsa dan negara, seolah-olah tidak bergabung kita tidak memikirkan bangsa dan negara," kata dia.
Presiden Prabowo: Di Dalam atau Luar Pemerintahan Tidak Ada Masalah, Kita Butuh Debat
"Di dalam pemerintahan, di luar pemerintahan, tidak ada masalah. Kita saling, kita butuh pengawasan, kita butuh koreksi, kita butuh debat" kata Prabowo.
