Polwan Terpapar Radikalisme, Pengamat: Tanda Bahaya Sangat Nyata

Bripda Nesti Ode Samili, seorang polwan yang sebelumnya berdinas di Polda Maluku Utara akhirnya dipecat. Polisi menyebut Nesti punya keterkaitan dengan kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Bekasi. Nesti yang sudah terpapar paham radikal disebut-sebut sedang dipersiapkan untuk menjadi pengantin alias eksekutor bom bunuh diri.

Nesti diduga terpapar paham radikal meski awalnya mempelajari paham radikal secara otodidak lewat media sosial. Dia juga disebut pernah berinteraksi dengan pimpinan JAD Bekasi, Fazri Pahlawan alias Abu Zee Ghuroba.

Sudah separah apa infiltrasi paham radikalisme di tubuh aparatur negara baik itu TNI maupun Polri? Lembaga apa lagi yang menjadi sasaran penyebaran paham radikalisme di Indonesia? Deutsche Welle Indonesia mewawancarai Halili, Direktur Riset Setara Institute, terkait masalah ini

Deutsche Welle : Apakah ada data berapa banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah terpapar radikalisme?

Halili: Kita tidak punya penelitian spesifik tentang keterpaparan anggota polisi, tapi indikasi awalnya sebenarnya sudah kami sampaikan sekitar April 2019 bahwa ASN dan para penyelenggara negara ini merupakan salah satu target strategis yang disasar oleh kelompok-kelompok radikal jaringan sel-sel teror untuk penyebaran wacana narasi dan gerakan radikalisme.

Sudah segawat apa kondisi ini?

Saya tegas mengatakan bahwa ini tanda bahaya yang sangat nyata. Ini sudah alert saya kira karena selain ASN dan kepolisian itu juga konfirmasi dari paling tidak Kementerian Pertahanan (menyatakan) tentara juga sudah mulai diinfiltrasi. Cerita tentang seorang calon TNI/Polri atau sekolah tentara yang di Magelang itu juga cerita tentang bagaimana juga tentara potensial (untuk direkrut). Selain itu yang juga menarik adalah infiltrasi di kalangan BUMN, artinya mereka sisi itu sudah menguasai paling tidak tiga fokus strategis untuk sumber daya radikalisme dan terorisme.

Yang pertama adalah locus pendidikan sumber daya manusianya artinya lembaga pendidikan. Sudah banyak lembaga yang menegaskan bahwa lembaga pendidikan terpapar (radikalisme), kemudian yang kedua birokrasi pemerintahan. Riset Setara Institute sendiri sudah menegaskan sejak awal bahwa mekanisme dan instruksi pengawasan di ASN itu tidak memiliki kemampuan dan daya jangkau yang memadai untuk mencegah dan memberikan sanksi penanganan atas merebaknya radikalisme dan terorisme di birokrasi pemerintahan. Itu menciptakan lingkungan yang memungkinkan penyebaran terorisme.