Curhat Darmin Nasution Sulitnya Pembangunan Infrastruktur di Indonesia
- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
VIVA – Saat ini pembangunan infrastruktur di Indonesia masih tertinggal cukup jauh dibandingkan negara lain.
Lambannya pembangunan infrastruktur ini sudah dimulai gejalanya sejak krisis ekonomi 1998 silam, di mana pola pembiayaan dalam hal infrastruktur menjadi sangat sulit dan membutuhkan waktu yang lama, sehingga menurunkan minat investor.
"Karena setelah krisis tahun 1998, kita kesulitan dalam hal pembiayaan infrastruktur yang mahal, dan butuh waktu lama baru selesai," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, seperti dikutip dari VIVAnews.
Ia menegaskan, gelombang hebat krisis ekonomi pada 1998 kala itu memang menjadi cobaan yang sangat berat bagi pemerintah, terutama untuk menjalankan program-program pembangunan di sektor infrastruktur.
Hal itulah yang diakui Darmin menjadi motivasi terbesar pemerintahan Jokowi saat ini, dan periode selanjutnya nanti agar ketertinggalan pembangunan infrastruktur selama dua dasawarsa terakhir dikejar, dan digalakkan kembali.
"Sehingga pemerintahan Pak Jokowi-JK mengambil posisi untuk menempatkan (program-program) infrastruktur ini sebagai prioritas," kata Darmin.
Upaya dan kerja keras pemerintah guna menggenjot pembangunan infrastruktur dalam lima tahun terakhir ini telah menempuh berbagai cara agar bisa direalisasikan oleh pemerintah.
Darmin lalu mencontohkan salah satu program yang diusung untuk menopang pembiayaan infrastruktur, misalnya melalui kebijakan menaikkan harga BBM pada 2014.
Saat itu, lanjut Darmin, margin yang diperoleh pemerintah dengan menaikkan harga BBM tersebut sebagiannya dialokasikan untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur. Selain itu juga untuk alokasi sektor lain, seperti sektor pendidikan dan bantuan sosial bagi masyarakat.
"Karena pada saat KPPIP (Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas) dibentuk, aspek pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur dirumuskan agar bagaimana jangan sampai terlalu membebani APBN," jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution.
