RUU KUHP, Beban Berat Anggota DPR Baru

Untuk itulah, ICJR, meminta Presiden Jokowi membentuk komite ahli yang berisi para ahli hukum, kesejahteraan sosial, kesehatan masyarakat, dan ekonomi.

"Selama ini pembahasan RUU KUHP tak ada arahnya dan bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Makanya harus ada perspektif lain selain hukum pidana," ujar Maidina.

Rekomendasi lain, DPR dan pemerintah setidaknya melakukan evaluasi terhadap pasal-pasal yang ada, apakah masih relevan dipraktikkan saat ini atau tidak.

"Jadi harus berbasis evaluasi, masih perlu digunakan atau cukup hanya berupa perda saja?".

Terakhir, pembahasan dilakukan terbuka dan melibatkan banyak organsiasi masyarakat sipil.

"Selama 1,5 tahun terakhir pembahasan tertutup. Padahal di akhir, banyak pasal diubah. Maka kita minta ke depan DPR harus menjamin ada keterbukaan, mulai dari catatan rapat, update draft , yang selama ini tak pernah ada," ujarnya.

Kendati Maidina kecewa pada kinerja anggota DPR sebelumnya, ia masih menaruh optimis pada periode baru.