Berkicau di Twitter, Dandhy Laksono Terancam 5 Tahun Penjara

Konferensi pers Dandhy Dwi Laksono di kantor AJI, Jakarta.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Rifki Arsilan

VIVA – Jurnalis dan pembuat film dokumenter Dandhy Dwi Laksono terancam hukuman pidana penjara lima tahun ke atas terkait kasus yang menjeratnya.

Pimpinan KPK Baru Harus Ubah Strategi Agar Harun Masiku Bisa Ditangkap

"Lima tahun ke atas," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono saat dikonfirmasi wartawan, Sabtu 28 September 2019 dilansir dari laman VIVAnews.

Hal itu karena pasal yang disangkakan padanya. Untuk diketahui Dandhy diduga melanggar Pasal 28 Ayat (2) jo Pasal 45A Ayat (2) Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tentang penyebaran ujaran kebencian terhadap individu atau suatu kelompok berdasarkan SARA.

KPK Panggil Dirjen Bea Cukai soal Kasus TPPU Eks Bupati Kukar Rita Widyasari

Terkait kenapa Dandhy tak ditahan meski telah jadi tersangka Argo mengatakan hal itu adalah kewenangan penyidik.

"Itukan kewenangan penyidik, penyidik yang lebih mempunyai kewenangan ditahan tidaknya seseorang," kata dia lagi.

Juru Bicara KPK Bilang Harusnya Yasonna Beri Tahu Penyidik kalau Tahu Keberadaan Harun Masiku

Untuk diketahui, Dandhy dan pengacaranya Alghifari Aqsa mengatakan polisi menuduh Dandhy melakukan ujaran kebencian lewat media sosial Twitter. Cuitan yang dipermasalahkan adalah terkait isu Papua pada 23 September 2019.

Dandhy diduga melanggar Pasal 28 Ayat (2) jo Pasal 45A Ayat (2) Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tentang penyebaran ujaran kebencian terhadap individu atau suatu kelompok berdasarkan SARA.

Dandhy yang dikenal kritis melalui karya-karya dokumenternya terhadap proyek-proyek pemerintah itu ditangkap di rumahnya, kawasan Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, Kamis, 26 September 2019.

Yasonna Laoly Diperiksa KPK Terkait Harun Masiku

Cekal Hasto dan Yasonna, Eks Penyidik Sebut Langkah KPK Tepat: Saksi Kunci Harus Dicekal

Mantan Penyidik KPK, Yudi Purnomo, menilai langkah komisi antirasuah tersebut sudah tepat ketika mengajukan pencegahan, untuk mantan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly.

img_title
VIVA.co.id
26 Desember 2024