Paulus Waterpau Jadi Kapolda Papua Gantikan Rudolph yang Dicopot
- ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang
VIVA – Kapolri Jenderal Tito Karnavian mencopot Irjen Pol Rudolf Alberth Rodja sebagai Kapolda Papua. Posisinya digantikan oleh Irjen Paulus Waterpau yang sebelumnya menjabat Analisis Kebijakan Utama Bidang Sespimti Sespim Lemdiklat Polri.
Perubahan posisi itu tertuang dalam surat Telegram Kapolri bernomor: ST/2569/IX/KEP/2019 Jumat, 27 September 2019. Pengesahan surat itu ditandatangani oleh AS SDM Kapolri Inspektur Jenderal Polisi Eko Indra Heri S.
Selain Rudolf, mutasi jabatan Kapolda juga terjadi pada Kapolda Sulawesi Tenggara Brigjen Pol Iriyanto, serta Kapolda Riau Irjen Pol Widodo Eko Prihastopo dimutasi dari jabatannya. Sementara Rudolf akan menempati Analisa Kebijakan Utama Bidang Sabhara Baharkam Polri.
Lalu, posisi Kapolda Riau Inspektur Jenderal Polisi Widodo Eko Prihastopo dimutasi jadi Pati Baintelkam penugasan di BIN. Jabatannya itu akan diisi oleh Inspektur Jenderal Polisi Agung Setya Imam Effendi.
Sedangkan jabatan Kapolda Sultra akan diisi oleh Brigadir Jenderal Polisi Merdisyam. Sementara, Brigadir Jenderal Irianto yang sebelumnya menjabat Kapolda Sultra akan dirotasi menjadi Irwil III Itwasum Polri.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo mengatakan, mutasi dan rotasi jabatan tersebut merupakan bentuk peningkatan kinerja yang terjadi di dalam internal Korps Bhayangkara.
"Mutasi ini adalah hal yang alami dalam organisasi Polri sebagai tour of duty and tour of area, penyegaran, promosi dan dalam rangka peningkatan performa kinerja organisasi menuju SDM unggul dan promoter," ujar Dedi saat dikonfirmasi awak media yang dikutip dari laman VIVAnews.
Diketahui bahwa tiga wilayah provinsi itu memang “panas” belakangan ini. Di Papua terjadi kerusuhan. Di Riau kebakaran hutan dan kabut asap hebat. Sementara di Sultra demonstrasi mahasiswa menimbulkan korban tewas dua orang.
DPR Minta Kapolda Jateng Usut Kasus Perbudakan Seksual Anak di Surakarta yang Terkatung-katung Sejak 2017
Komisi III DPR RI menerima audiensi pihak korban dugaan perbudakan seksual dan penyiksaan terhadap anak-anak dan perempuan di Surakarta.
