Wiranto Sebut Demo Rusuh untuk Gagalkan Pelantikan Presiden
- VIVA/Eduward Ambarita
VIVA – Demonstasi massa di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta kemarin berakhir ricuh hingga menimbulkan kerusakan dan banyak korban luka. Menurut Menko Polhukam Wiranto, demo mahasiswa itu diambi alih oleh perusuh yang ingin menggagalkan pelantikan presiden.
Wiranto bilang, demonstrasi yang dilakukan mahasiswa dari sejumlah kampus yang menolak pengesahan beberapa undang-undang yang dinilai tak memihak rakyat sudah didengar oleh pemerintah dan wakil rakyat di parlemen. Buktinya, cuma tiga rancangan undang-undang (RUU) yang disahkan jadi UU dari delapan yang targetkan, sementara lima RUU lainnya akan dibahas oleh DPR pada periode berikutnya.
Kendati demikian, dia menyesalkan bahwa demonstrasi mahasiswa kemarin ditunggangi kepentingan lain. Bahkan massa perusuh melakukan tindakan anarkis dengan merusak fasilitas dan menyerang aparat yang bertugas hingga menimbulkan korban.
"Brutal dan melawan petugas, melempar batu, meluncurkan kembang api, panah api kepada petugas di malam hari, menimbulkan korban," kata dia, Kamis, 26 September 2019, seperti dikutip dari VIVAnews.
Sementara itu, pada saat demonstrasi yang berakhir ricuh, selain berjatuhan korban luka dari pihak mahasiswa, masyarakat dan aparat karena benda tumpul atau gas air mata, beberapa fasilitas publik dan negara juga dibakar maupun dirusak. Beberapa di antaranya pembakaran pos polisi, pintu tol Pejompongan, dan beberapa kendaraan.
Menurut Wiranto yang didampingi Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, massa yang mengambil alih demo mahasiswa punya tujuan untuk menduduki Gedung DPR/MPR, sehingga anggota parlemen tak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Massa perusuh itu ingin menggagalkan pelantikan anggota DPR, presiden dan wakil presiden periode lima tahun ke depan.
"DPR tidak dapat dilantik, tujuan akhirnya menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih," ujar Wiranto.
Adapun pengambilan sumpah janji anggota DPD dan DPR terpilih periode 2019-2014 akan dilakukan pada 1 Oktober 2019. Sementara pelantikan Joko Widodo sebagai presiden dan Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden lima tahun ke depan pada 20 Oktober 2019 mendatang.
Prof Ikrar: Tanpa Keberanian Rakyat Takkan Ada Perubahan, Lawan Pengerahan Aparat di Pilkada Sumut
Aktivis politik, Prof.Ikrar Nusa Bakti mengingatkan warga Sumut untuk menunjukkan keberanian melawan penggunaan aparat negara untuk memenangkan calon yang diusung Jokowi.
