Karhutla di Kalteng Meluas, Dinkes Kesulitan Air
- ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
VIVA – Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, Suyuti Syamsul, menyampaikan bahwa saat ini, wilayah yang terbakar di Provinsi Kalteng semakin meluas.
Mayoritas perluasan adalah lahan gambut, sehingga proses pemadaman dibutuhkan air yang banyak untuk menggenangi, sedangkan di Kalteng air sulit didapatkan.
“Kebakaran makin meluas, saya keliling dengan Pak Gubernur sampai sore, di mana-mana sulit dipadamkan karena air sulit dicari,” tegas Kadinkes dari rilis yang diterima VIVA Jumat 20 September 2019.
Kadinkes Suyuti menambahkan bahwa Tim Dinas Kesehatan Kalteng telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah dampak Karhutla seperti penguatan jejaring sampai Puskesmas, meningkatkan sistem kewaspadaan dini, sosialisasi ke sekolah dan pesantren, menyediakan rumah singgah dengan ruang oksigen dan ruang pengungsian khusus untuk bayi, membagikan masker, serta menyiagakan faskes.
Adapun tim dari Kemenkes hadir di wilayah terdampak karhutla di Kalimantan Tengah untuk melakukan pendampingan serta mendistribusikan logistik kesehatan seperti masker, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk ibu hamil dan balita serta air purifier. Tim terdiri dari Pusat Krisis Kesehatan, Gizi, Promkes, Kesmas, Kesling, Surveilans, BTKL, KKP Palangkaraya, Perdami, dan Dokter Paru.
Total ada lebih dari 200 Puskesmas, 24 Rumah Sakit baik Rumah Sakit milik pemerintah, Rumah Sakit Daerah, TNI, Polri maupun swasta yang disiagakan untuk warga terdampak karhutla. Suyuti menambahkan bahwa antusiasme rumah sakit swasta untuk menyediakan rumah singgah cukup baik, tanpa dimintapun mereka sudah mendirikannya.
Di samping itu, Pemprov Kalimantan Tengah juga menjalin kolaborasi dengan komunitas, organisasi keamanaan serta masyarakat. Kadinkes berharap kolaborasi ini juga akan terjalin dengan pusat guna memastikan negara hadir untuk menangani bencana asap.
Raja Juli dan Kapolri Ketemu Bahas Penegakan Hukum Kehutanan
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bertemu dengan Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni. Pada pertemuan ini, diperbarui nota kesepahaman atau MoU terkait hukum kehutanan
