Revisi UU KPK: DPR Terima Surat Presiden, Poin Apa yang Disetujui?

JK mengatakan Dewan Pengawas nantinya bisa berfungsi memastikan segala prosedur di KPK berjalan dengan baik. JK menegaskan semangat pemerintah dan DPR dalam hal revisi UU 30/2002 ialah memperkuat KPK.

"Itu yang pertama yang disetujui kita bersama-sama dengan DPR, karena kita ingin memperkuat, tapi sama dengan orang makan obat. Ada kadang-kadang side effect-nya kita melihatnya. Jadi, pemerintah dan DPR tidak melihat fokus KPK, tidak. Berapa orang ditangkap, ini tidak. Melihat secara keseluruhan negeri ini," sebut JK.

Jusuf Kalla menyatakan pemerintah setuju penyadapan harus diatur

"Soal penyadapan contohnya. Pemerintah setuju diatur, tapi yang kita setujui bukan meminta pengawasan, minta persetujuan tidak, tapi harus diawasi supaya penyadapan itu jangan sampai merusak atau privasi orang secara luas," kata JK.

JK mencontohkan penyadapan di luar pengadilan.

"Kalau di luar negeri kan sangat ketat, izin pengadilan, jadi ini pemerintah tidak harus izin pengadilan, karena terlalu rumit, tapi juga harus diaudit itu sehingga jelas bahwa semua alat itu dipergunakan untuk betul-betul pemberantasan korupsi," kata JK.

JK menyatakan pemerintah akan menyetujui penerapan kewenangan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3 untuk KPK. JK mencontohkan kasus RJ Lino.