Aliansi Pemuda Anti Korupsi Dukung Revisi UU KPK RI

Aliansi Pemuda Anti Korupsi Lombok Timur gelar aksi dukungan terhadap kelembagaan KPK RI.  

koordinator Lapangan Taupik Hidayat menyampaikan aksi  ini dilakukan sebagai bentuk dukungan masyarakat  untuk memperkuat KPK RI.

Taupik menjelaskan bahwa Revisi UU KPK RI perlu didukung untuk menyempurnakan perangkat hukum yang digunakan oleh KPK RI dalam bertindak. 

"Revisi UU KPK RI jangan dipandang sebagai upaya pelemahan KPK RI. Saya kira itu adalah opini sesat dan menyesatkan yang dibangun oleh oknum yang punya kepentingan. Terkait soal adanya kepastian Hukum, saya kira perlu ada SP3 yang diberikan kewenangan kepada KPK, kita masih ingat soal RJ LINO, bagaimana status nya sampai sekarang," kata Ketua KNPI Lombok Timur ini, Senin (9/9/2019).

Taupik mengatakan, dewan pengawas juga sangat dibutuhkan untuk memastikan agar agenda - agenda KPK dapat terukur dengan baik dan benar. Jika melihat lembaga negara, semuanya punya pengawasan,l. Kepolisian di awasi, Kejaksaan di awasi, Bupati juga diawasi, Gubernur juga di awasi bahkan presiden juga diawasi. 

"Untuk itu saya kira perlu didorong agar KPK RI ini punya pengawas," tegas mantan Ketua PKC PMII NTB ini. 

Taupik menambahkan, ini adalah momentum yang baik untuk memberikan dukungan terhadap KPK RI, dengan cara memberikan masukan masukan agar lembaga anti korupsi ini lebih hebat dalam melakukan pemberantasan korupsi dengan cara mendukung Revisi RUU KPK RI. 

"Untuk itu, kami luaskan gerakan ini lebih luas lagi yaitu aksi di Jakarta di depan gedung DPR RI untuk mendukung Revisi UU KPK RI," kata Taupik yang merupakan koordinator aksi Aliansi Pemuda Anti Korupsi. (*)