Ada ISIS di Tanah Papua?
- Cahyo Edi
VIVA – Provinsi di ujung timur Indonesia, Papua dan Papua Barat sempat memanas beberapa waktu lalu menyusul dugaan rasisme terhadap mahasiswa Bumi Cenderawasih di Surabaya dan Malang, Jawa Timur beberapa waktu lalu. Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menyebut bahwa kerusuhan di sana dilakukan oleh kelompok separatis yang ingin memisahkan diri dari negeri ini.
Dia bilang, ada beberapa kelompok pemberontak yang mengancam kedaulatan negara di tanah Papua. Salah satunya, kelompok yang terafiliasi dengan Negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS.
"Sebagai catatan, terdapat kelompok lain yang berafiliasi dengan ISIS telah menyerukan jihad di tanah Papua," kata Ryamizard di Jakarta, Kamis, 5 September 2019, seperti dikutip dari VIVAnews.
Dugaan adanya kelompok lain yang berafiliasi dengan ISIS tersebut muncul sejak beberapa hari lalu. Kendati demikian, menurutnya, jumlah ISIS di Papua sedikit. Namun mereka ikut mengambil kesempatan dalam kerusuhan yang terjadi.
"Nah, ini lagi kesempatan, ikut nimbrung. Bila perlu dia gabung dengan mereka menjadikan kita musuh bersama," ujarnya.
Soal keberadaan ISIS di tanah Papua, Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyari menuturkan bahwa hal itu hanya dugaan. Dia menduga ISIS cuma menunggangi kerusuhan di sana.
"Tapi tidak pembahasan lebih jauh lagi. Karena bisa jadi ada yang nunggangi dan karena muncul video-video semacam itu, bisa jadi itu juga penyesatan yang dilakukan pihak-pihak tak bertanggung jawab," ujarnya.
Sementara itu, kelompok lain yang diduga ikut terlibat dalam peristiwa kerusuhan di Papua, menurut Ryamizard ada tiga kelompok. Mereka, yakni kelompok pemberontak bersenjata, kelompok pemberontak politik dan kelompok pemberontak klandestin.
Ryamizard mengatakan bahwa kelompok pemberontak Papua merdeka saat ini telah membentuk tentara baru yang merupakan gabungan tiga kelompok tadi. Nama kelompok tentara baru, yakni West Papua Army. Tak cuma West Papua Army, ada juga Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat.
Kerena itu, kata dia, TNI melakukan langkah kombinasi sinergi antara pembangunan kekuatan TNI dan soft power TNI. Hal itu dilakukan demi menciptakan keamanan di Papua dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
