ISNU Blitar: Referendum Tak Ada di Konstitusi
- timesindonesia
Perempuan kelahiran Malang itu mengapresiasi langkah pemerintah yang sigap dan tegas terutama saat pemerintah secara jelas menunjukkan political will yang bagus. Masih menurut Icha, aparat juga sudah menindak tegas oknum yang dianggap sebagai provokator.
“Bagi saya pemerintah sudah hadir dalam menyikapi masalah ini. Beberapa kepala daerah yang menjadi lokus masalah sudah menyatakan permintaan maaf apabila ada sikap yang selama ini kurang tepat bagi masyarakat Papua,” papar Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya ini.
Dengan peristiwa Papua ini, Ketua ISNU Kota Blitar ini berharap masyarakat Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
“Saling menghormati antar sesama. Jangan sampai ada rasisme di NKRI ini karena rasisme selain melanggar hukum dan HAM juga dapat merusak bangsa kita,” tegas Icha.