Perkuat Keamanan, Ribuan Aparat Gabungan Dikirim ke Jayapura Papua
- VIVA/Sadam Maulana
VIVA – Situasi di Jayapura, Papua pada Kamis kemarin, 29 Agustus 2019 sempat memanas. Unjuk rasa yang dilakukan ribuan orang menentang insiden rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya berakhir ricuh hingga terjadi pembakaran sejumlah gedung.
Dan untuk mengatasi situasi usai kerusuhan dan demi menciptakan kondisi aman, tertib dan kondusif, ribuan personel aparat keamanan dikerahkan ke Jayapura, Papua. Sebanyak 2.500 personel aparat gabungan TNI-Polri dikirim ke sana.
"Jumlah total saat ini TNI Polri Jayapura 2.500 personel, itu hanya Jayapura saja," kata kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo di Jakarta, Jumat, 30 Agustus 2019, seperti dikutip dari VIVAnews.
Dia bilang, penambahan personel itu berasal dari Polda Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan. Selain itu, juga dari Mako Brimob.
"Masing-masing 250 personel sebagai langkah memulihkan situasi aman di wilayah Jayapura dan sekitarnya," ujar dia.
Penambahan kekuatan juga dilakukan Komando Daerah Militer Provinsi Papua. Ada dua Satuan Setingkat Kompi (SKK) dari Yonif 501/Kostrad dan 129 marinir yang dikerahkan.
"Untuk mengamankan objek vital di wilayah Jayapura," ujar Kapendam Cenderawasih Letkol CPL Eko Daryanto.
Sementara itu, Polda Sumatera Selatan juga memberangkatkan sebanyak 250 personel Satuan Brimob ke Papua pada hari ini. Kepala Polda Sumatera Selatan, Irjen Pol Firli mengatakan, mereka dikirim ke sana untuk memberikan pelayanan dalam upaya pemulihan keamanan dan penegakan hukum.
Selain itu, tugas mereka menciptakan situasi kondusif dan nyaman di Papua. Diharapkan kehadiran 250 personel itu mampu menciptakan keamanan di Papua, sehingga aktivitas ekonomi, sosial dan pemerintahan bisa normal kembali.
Firli juga melarang personel Brimob untuk melakukan tindakan kekerasan sebab tugas mereka adalah melayani dan melindungi masyarakat, dalam hal ini masyarakat Papua. Kendati demikian, tindakan tegas diperlukan bagi pelaku kejahatan.
"Polri boleh melakukan tindakan tegas terhadap para pelaku kejahatan, termasuk kelompok kriminal bersenjata.tapi harus terukur dan sesuai dengan prosedur serta dapat dipertanggungjawabkan," tutur dia. (tsy)
