PNS di Instansi Ini Siap-siap Pindah ke Ibu Kota Baru Kaltim
- Eduward Ambarita - VIVA.co.id
VIVA – Kalimantan Timur sudah ditetapkan sebagai ibu kota baru yang akan menggantikan DKI Jakarta. Lokasi yang disebutkan Presiden Joko Widowo adalah sebagian berada di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
Dilansir dari laman VIVANews, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafruddin memastikan bahwa 180 ribu Aparatur Sipil Negara atau ASN akan ikut pindah ke ibu kota negara yang baru.
Mereka yang pindah adalah ASN yang bekerja di tingkat pusat, bukan daerah. Yakni, mereka yang bekerja di kementerian, lembaga, dan badan-badan di tingkat pusat.
"Bukan yang di daerah, bukan yang tugas di DKI dan sebagainya. Kita sudah data, yang berada di kementerian, lembaga, dan badan-badan yang di tingkat pusat itu jumlahnya 180 ribu ASN," kata Syafruddin di Kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Selasa 27 Agustus 2019.
Dari jumlah 180 ribu ASN itu, menurut dia, juga ada 30 persen yang diperkirakan tidak akan ikut. Karena, mereka memang akan pensiun sebelum pemindahan ibu kota rampung.
Dirangkum dari sejumlah sumber dan Bappenas, berikut ini kantor instansi pemerintah dan instansi penunjang yang akan dipindahkan ke Kalimantan Timur.
Istana Presiden, Lembaga Eksekutif, Kementerian dan lembaga. Pemerintah akan membangun perumahan untuk PNS yang akan pindah ke ibu kota baru.
Lembaga Legislatif seperti DPR, MPR, DPD. Mereka yang bekerja di sana akan diberikan perumahan termasuk untuk keluarganya.
Lembaga Yudikatif seperti MA, MK, dan KY. Termasuk memindahkan kantor dan perumahan.
Lembaga keamanan, seperti Mabes Polri dan angkatan bersenjata. Akan dibangun perumahan untuk anggota dan keluarga.
Lembaga-lembaga pertahanan seperti Mabes TNI serta meliputi lapisan pertahanan statis dan dinamis
Bank sentral dan perbankan utama
Perwakilan negara atau kedutaan besar
Perguruan tinggi
Lembaga-lembaga penelitian.
Anindya Bakrie: Kadin Upayakan Pendanaan Transisi Energi dan Perumahan dari Inggris
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengupayakan untuk membawa pendanaan dari Inggris ke Indonesia.
