PNS Cemas Pindah ke Ibu Kota Baru, Khawatir Tak Selengkap Jakarta
- ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Menurut Pengamat Birokrasi dan Kebijakan Publik, Mudiyati Rahmatunnisa pemerintah perlu memastikan fasilitas pendidikan di Kaltim, satu hal yang menjadi perhatian PNS, terutama bagi mereka yang berkeluarga.
"Dan orang tua inginnya menempatkan ke sekolah yang terbaik untuk anak-anak. Kalau ternyata di tempat nanti tidak sebanding, itu yang membuat mereka pikir dua kali. Makanya ada tren ingin pensiun dini," kata Mudiyati melalui sambungan telepon, Selasa (27/08).
Mudiyati juga menilai dengan pemindahan PNS dari Jakarta ke Kaltim tidak akan terlalu mengganggu pelayanan publik karena kementerian yang banyak membidangi pelayanan publik seperti Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan masih tetap di Jakarta.
"Jadi yang dipindah itu yang ada kaitannya dengan perumusan kebijakan saja," katanya.
Terkait fasilitas, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Syafruddin mengatakan para aparat sipil negara yang ditempatkan akan mendapatkan rumah.
"Kalau fasilitas perumahan sudah disiapkan oleh negara, tidak akan kontrak-kontrak rumah, tidak akan beli-beli rumah seperti sekarang," katanya.
Syafruddin mengungkapkan dengan konsep green city dan smart city di ibu kota baru, nantinya PNS akan tinggal tidak jauh dari kantornya. Transportasi lebih didominasi berjalan kaki atau bersepeda.
"Paling tidak transportasi tidak akan kita pakai, gaji akan utuh, tunjangan akan utuh untuk transportasi. Anak-anak ke sekolah tidak perlu diantar jemput pakai mobil, atau ojek online," tambah Syafruddin.
