Apa yang Terjadi Jika GBHN Dihidupkan Kembali?

Apa dampaknya?

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus menilai akan banyak produk perundang-undangan yang akan berubah jika GBHN diberlakukan. Sebab, sejak 2000, peraturan perundang-undangan mengacu pada RPJP dan RPJMN.

"Hampir pasti turunannya itu atau UU itu memang harus disesuaikan lagi akan ada kerjaan susulan yang saya kira tidak ringan bagi DPR dan pemerintah ke depannya," kata Lucius kepada BBC Indonesia, Kamis (15/08).

Lucius menambahkan, rencana amandeman akan membuka jalan bagi MPR untuk menjadi lembaga terkuat di negeri ini. Saat tidak mengikuti GBHN, MPR bisa memecat presiden setiap saat.

"Dengan pertimbangan politik mereka, bisa memberhentikan presiden di tengah jalan," katanya.

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera mengatakan usulan ini justru bisa memukul balik demokrasi yang sudah dibentuk di era reformasi ke rezim orde baru.

Dalam hal ini, ketika MPR memiliki wewenang menetapkan GBHN secara tidak langsung telah menjadi lembaga tertinggi negara. Artinya presiden atau pemerintahan kedudukannya berada di bawah MPR.