Pemkab Bantul Cabut Izin Gereja Pantekosta Jadi Kontroversi

Halili menyoroti bahwa penolakan warga terhadap pembangunan rumah ibadah juga terjadi di beberapa daerah. Ia menyebut kasus GKI Yasmin di Bogor dan HKBP Filadelfia dan Gereja Santa Clara di Bekasi sebagai contoh.

"Pemerintah Pusat perlu turun tangan"

Pengendara motor di Yogyakarta melintas graviti bertuliskan kota toleransi? - AFP

"Jelas bahwa ini memang pola yang selama ini digunakan oleh kelompok intoleran. Jadi pesannya kepada pemerintah kota atau kabupaten yang lain, untuk tidak menjadikan pola ini sebagai bentuk dari ketundukan kepada tuntutan kelompok intoleran," kata Halili.

Halili meminta pemerintah pusat untuk turun tangan dengan melakukan tindakan yang lebih berpihak kepada kelompok minoritas, terutama yang mengalami kendala administratif atau kendala teknis berkaitan dengan pendirian rumah ibadah mereka.

Langkah konkret yang bisa dilakukan pemerintah pusat, menurut Halili, misalnya membebaskan beberapa persyaratan teknis atau administrasi untuk pendirian rumah ibadah, yang dikenal sebagai `pemutihan`.

"Apa-apa yang memang harus diatur secara ideal ya diatur saja, tetapi kalau ada situasi faktual di mana kelompok minoritas kesulitan memenuhi aturan normatif dalam PBM itu yang harus menjadi sikap pemerintah adalah kembali kepada jaminan konstitusional yang lebih tinggi, Undang-Undang Dasar Pasal 29 Ayat 2. PBM tidak bisa merestriksi jaminan konstitusional itu," kata Halili.