53 Orang Korban Konflik Nduga Meninggal, 23 Orang Anak-anak
- Kemensos
VIVA – Pemerintah saat ini sedang mempersiapkan skema bantuan berkelanjutan bagi penyintas akibat konflik di Kabupaten Nduga, Papua. Hal ini sebagai bentuk perlindungan sosial jangka panjang.
Berdasarkan laporan dari pemkab dan aparat keamanan, jumlah korban meninggal dunia hingga saat ini mencapai 53 orang, sebanyak 23 orang meninggal adalah anak-anak.
Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, Harry Hikmat, menjelaskan bahwa skema bantuan berkelanjutan ini merupakan bantuan program keluarga harapan, bantuan beras sejahtera (rastra) dan berbagai jenis bantuan sosial lain.
"Kita akan lakukan evaluasi siapa saja yang masuk kriteria dan akan mendapatkan bantuan tersebut," ujar Harry di Wamena, Selasa 30 Juli 2019.
Dia menambahkan, berdasarkan basis data terpadu dari pusat data Kementerian Sosial, ada sebanyak 1.720 jiwa yang merupakan warga Nduga akan menjadi calon penerima rastra. Mereka berada di distrik Kenyam.
"Validasi akan dilakukan bulan Juli-Agustus. Karena di Kabupaten Nduga belum ada pendamping maka pendamping PKH Wamena akan diterjunkan melakukan validasi. Jika dalam validasi ditemukan ada unsur PKH maka mereka juga akan mendapatkan PKH," kata Harry.
Unsur KPM PKH yang dimaksud memenuhi kriteria ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, lansia dan disabilitas berat.
Kementerian Sosial juga mencatat sebanyak 82.020 jiwa warga Nduga akan menjadi calon KPM PKH. Mereka akan mendapatkan PKH Akses dan PKH Adaptif.
"PKH Akses karena daerah yang dijangkau sangat sulit. Sedangkan PKH Adaptif karena mereka menjadi korban bencana," kata Harry.
Seiring dengan validasi calon KPM, Kemensos juga akan melakukan penerimaan pendamping PKH secara offline karena sulitnya wilayah. Harry Hikmat mencontohkan rekrutmen secara offline pernah dilakukan di daerah Papua yang mempunyai wilayah sulit seperti distrik Asmat.
"Kriteria SDM PKH di Kabupaten Nduga bisa kita turunkan yang tadinya sarjana sosial bisa menjadi SMA dan mereka bisa menjadi asisten pendamping. Idealnya satu pendamping bisa melayani 200-250 KPM. Untuk itu, jumlah SDM yang dibutuhkan di Kenyam sebanyak delapan orang," tutur Harry.
Sebenarnya pada 2017 di Kabupaten Nduga sudah ada dua orang pendamping dan lima orang administrator pengolah data. Namun karena mereka tidak aktif maka data KPM tidak masuk di BDT. Saat ini akan diaktifkan kembali dibantu pendamping dari Wamena untuk melakukan verifikasi.
Guna melayani pencairan bantuan itu, pemerintah sudah bekerja sama dengan Himpunan Bank Negara atau Himbara. Bank yang akan melayani pencairan bansos di Kabupaten Nduga adalah BRI cabang Wamena karena di kabupaten tersebut belum ada bank. Penyaluran bantuan akan dilakukan secara cash oleh pihak BRI.
"Penyaluran bansos PKH dan rastra bisa dilakukan secara cash jika di sana tidak ada akses perbankan sama sekali. Ini sangat dimungkinkan dan ada payung hukumnya yaitu Perpres 63 tahun 2017 tentang bantuan sosial non tunai," ujar Harry.
Tiga Kabupaten Bakal Terima PKH
Selain Kabupaten Nduga, pemerintah juga akan melakukan verifikasi terhadap calon KPM PKH di dua kabupaten lainnya. Kabupaten Puncak di distrik Ilaga sebanyak 17.899 calon KPM dan Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat, sebanyak 3.063 calon KPM.
"Berdasarkan BDT jumlah itu akan dilakukan verifikasi dan validasi. Dengan dilakukan verifikasi dan validasi itu maka seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat bisa terjangkau PKH," kata Harry.
Verifikasi dan validasi terhadap tiga kabupaten tersebut dilakukan di masing-masing ibu kota kabupaten seperti di Kabupaten Tambrauw ada di Distrik Sausafor, Kota Ilaga di Kabupaten Puncak dan Distrik Kenyam di Kabupaten Nduga.
Pencairan PKH di wilayah itu dapat dilakukan secara offline dengan menggunakan mesin EDC offline milik BNI dan Mandiri. Sedangkan untuk BRI mereka akan menggunakan Vsat.
Selain memberikan PKH, pemerintah pusat dan provinsi juga telah memberikan bantuan sebesar Rp3,68 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Nduga untuk memulihkan kondisi pengungsi.
Bantuan tersebut terbagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama senilai Rp2.526.936.000 terdiri atas bantuan logistik berupa makanan senilai Rp1.995.136.000 dan bantuan cadangan beras pemerintah 50 ton senilai Rp531.800.00.
Sedangkan bantuan tahap II senilai Rp740.449.000 terdiri atas paket perlengkapan SD hingga SMA, peralatan bermain, belajar, olahraga, kelompok rentan lansia dan berkebutuhan khusus.
Sementara itu, untuk bantuan tahap III senilai Rp491.192.985 terdiri atas bantuan beras reguler Rp51.380.000, makanan tambahan senilai Rp155.057.500 dan paket logistik senilai Rp212.755.485.
"Bantuan ini diberikan kepada Pemkab Nduga yang diwakili Sekretaris Daerah Nduga Namia Gwijangge di Wamena hari ini. Bantuan itu selanjutnya akan didistribusikan ke kantong-kantong pengungsian oleh Dinsos," kata Harry.
Sudah 53 Korban Meninggal Dunia
Berdasarkan laporan dari pemkab dan aparat keamanan, jumlah korban meninggal dunia hingga saat ini mencapai 53 orang. Dari jumlah itu, 23 orang anak-anak. Rata-rata penyebabnya karena sakit dan bukan kejadian luar biasa.
"Tidak benar berita lebih dari 130 orang meninggal dalam pengungsian. Jumlah korban meninggal dunia itu merupakan akumulasi dari awal konflik terjadi. mereka yang meninggal karena sakit," lanjut Harry.
Kemensos menyatakan terbuka menerima informasi terbaru terkait kondisi pengungsi asal Nduga yang tersebar di Wamena, Timika, Kenyam, hingga Lanny Jaya.
”Rapat kerja ini bertujuan mengklarifikasi informasi terkait pengungsi Nduga di media massa nasional maupun internasional,” katanya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Nduga Namia Gwijangge menegaskan, 53 data korban meninggal dunia tersebut hasil dari pendataan dan investigasi di 11 distrik yang terdampak konflik.
”Data 53 orang itu dilengkapi nama dan lokasi meninggal. Informasi warga yang meninggal hingga 139 orang belum terverifikasi,” ujarnya.
