Dokter Romi CPNS Difabel yang Kelulusannya Dibatalkan Angkat Bicara

Minimnya perlindungan hak-hak penyandang disabilitas

Kasus pembatalan kelulusan tes CPNS Romi akibat kondisi disabilitasnya menarik perhatian berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat.

Mediasi yang dipimpin Kemenko PMK diikuti sejumlah instansi, yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Kantor Staf Presiden, Kementerian Kesehatan, Kemen PAN-RB dan Kementerian Sosial. Mediasi tersebut dilakukan untuk mencari solusi atas kasus yang dihadapi Romi.

Kuasa hukum Romi dari LBH Padang, Wendra Rona Putra, mengandalkan hasil pertemuan tersebut untuk menentukan langkah berikutnya yang akan ia dan kliennya ambil.

"(Kami harap) rekomendasinya tentu adalah secara tegas meminta pemerintah Kabupaten Solok Selatan untuk segera merevisi ataupun mencabut pembatalan SK itu," tuturnya.

Ia menganggap pemerintah harusnya dapat melihat jernih kasus tersebut. Menurutnya "harusnya pada posisi ini tidak ada lagi perdebatan, karena berkaca pada UU Disabilitas saja harusnya itu sudah clear ".

Nyimas Aliyah, asisten deputi bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian PPPA yang turut hadir dalam pertemuan tersebut menyatakan bahwa "spiritnya adalah mencarikan solusi yang paling terbaik, yang tidak ada (pihak) yang dirugikan".

Nyimas menggarisbawahi bahwa kasus yang dihadapi Romi menjadi contoh masih lemahnya perlindungan terhadap kelompok disabilitas di masyarakat.

"Ini merugikan perempuan ya, apalagi perempuan itu adalah perempuan disabilitas. Ini kelompok yang paling rentan untuk mendapatkan berbagai perlakuan kekerasan," tutur Nyimas.