KontraS: 22 Mei, Dua Anak Ditangkap dan Direndam di Polsek Gambir
- ANTARA/Hafidz Mubarak
VIVA – Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyebut ada dugaan pelanggaran dilakukan oleh oknum polisi terkait penanganan pada anak yang berhadapan dengan hukum dalam kerusuhan 22 Mei 2019.
Anak-anak yang diduga terlibat kerusuhan 22 Mei 2019 mendapat penyiksaan, penangkapan dan penahanan yang sewenang-wenang. Menurut Staf pembela Hak Asasi Manusia (HAM) KontraS Andi Muhammad Rezaldy, keluarga pun sulit mendampingi saat pemeriksaan.
“Serta terhalangnya keluarga mendampingi,” kata Andi di Kantor KontraS, Senen, Jakarta Pusat, Jumat 26 Juli 2019.
KontraS dan LBH Jakarta, menyebut patut diduga polisi melanggar Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. GL dan FY yang masih berusia 17 tahun diduga dua korban yang mengalami kekerasan itu.
Keduanya dipaksa berendam di kolam Polsek Metro Gambir usai ditangkap, sebelum kemudian dimasukkan ke dalam sel tahanan. Lalu keduanya dikeluarkan usai dipukuli.
“FY dipukul di bagian dada sebanyak tiga kali, GL dipukul dua kali, pertama di bagian dada lalu di punggung sebelum akhirnya dimasukkan ke dalam sel bersama tahanan lainnya yang sudah dewasa,” ucapnya.
Saat diperiksa di Polda Metro Jaya, mereka dibawa pakai mobil box bersama 25 tahanan lain. Keduanya diperiksa tanpa pendampingan orang tua dan juga tak dapat penasihat hukum.
“Ketika di-BAP (Berita Acara Pemeriksaan) ulang, FY mendapat penasehat hukum namun diragukan keabsahan penunjukannya karena orang tua merasa tak menandatangani surat kuasa,” kata dia lagi.
Sebelumnya pada 8 Juli 2019, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid menemui Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Ombudsman Republik Indonesia, dan Mabes Polri terkait dengan kerusuhan 21-22 Mei 2019.
Amnesty Internasional menemui pimpinan tiga institusi tersebut untuk mengetahui hasil penyelidikan yang dilakukan. Terutama, kepada Komnas HAM dan Ombudsman RI. Sebab akibat kerusuhan 22 Mei itu, sembilan orang meninggal dunia dan puluhan lainnya mengalami luka-luka.
