Pencemaran Air Danau Toba Makin Parah, Gubernur Sumut Lapor Presiden
- Viva.co.id/Anugrah Andriansyah
VIVA – Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi mengungkapkan keseriusannya untuk menertibkan kerambah jaring apung (KJA) yang berkontribusi pada pencemaran di alam di danau Toba. Hal tersebut juga sudah dilaporkan mantan Pangkostrad itu kepada Presiden Joko Widodo.
Kondisi KJA milik perusahaan dan perorangan itu terus menjadi sorotan publik karena membuat pencemaran air danau terbesar di Asia itu semakin parah sehingga wisatawan enggan untuk berenang atau sekadar bermain air.
"Orang ke danau Toba mau lihat air, ?airnya tercemar. Bagaimana orang melihat lagi," ungkap Edy kepada wartawan di Medan, Sumut, Kamis 18 Juli 2019.
Mantan Pangdam I Bukit Barisan itu menjelaskan sudah banyak keluhan diterima dirinya ?atas keberadaan KJA tersebut. Kondisi terus membuat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mengambil tegas hingga dilakukan penutupan peternakan ikan air tawar itu.
?"Aquafarm kita tidak melempar sesuatu, saya tahu masyarakat Indonesia tidak mau menghendaki itu semua. Tapi ini masalah lalu, masalah kontrak. Di depan Presiden sudah saya sampaikan," tutur Edy.
Untuk menyelesaikan KJA terutama PT Aquafarm Nusantara, Mantan Ketua Umum PSSI itu menjelaskan ada 2 cara solusinya. Pertama soal regulasi dan kedua bisnis karena bisnis itu dilakukan antarnegara dan izinnya ada di pemerintah pusat.
"Karena izinnya ada dari pusat. Insya Allah secepatnya selesai, waktunya sama presiden. Masyarakat tidak perlu ikut-ikutan. Kalau tidak kondusif masyarakatnya, wisatawannya akan bubar. Pastinya orang datang ke danau Toba melihat air," kata Edy.?
Pengamat: 100 Hari Kerja Pemerintahan Prabowo-Gibran di Bawah Bayang-bayang Jokowi
Pengamat politik menilai 100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran masih dipengaruhi bayang-bayang Jokowi, dengan tantangan besar di sektor ekonomi dan ketahanan pangan.
