Wisata Senggigi Belum Pulih, Isu Gempa buat Pengusaha Hiburan Menjerit
- ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi
VIVA – Kawasan wisata Senggigi, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, belum pulih usai gempa tahun lalu. Namun kini muncul lagi isu potensi gempa Lombok sehingga membuat pengusaha hiburan di Senggigi menjerit.
Assosiasi Pengusaha Hiburan (APH) Senggigi mengaku dampak buruk ini sudah dirasakan dan semakin parah belakangan ini. "Kami jelas semakin terpuruk. Sudah dilanda gempa bumi 2018 yang dampaknya masih terasa sekarang, ditambah isu gempa dan banyak masalah lain yang semakin membuat sepi. Ibaratnya wajah pariwisata Senggigi saat ini suram," kata Ketua APH Senggigi, Suhermanto, Kamis 18 Juli 2019.
Saat ini, dia mengungkapkan, sejumlah pengusaha hiburan di Senggigi benar-benar menjerit. Apalagi, sejauh ini pemerintah daerah Lombok Barat dinilai belum bersikap atas kondisi tersebut.
Menurut dia, pendapatan usaha hiburan di Senggigi rata-rata menurun drastis, dari biasanya puluhan juta kini mengumpulkan Rp5 juta per hari terasa berat. Padahal, mereka harus menanggung biaya operasional, gaji karyawan, dan pajak yang harus dibayar ke Pemda setempat.
Kondisi ini, menurut Suhermanto, semakin diperparah dengan menjamurnya kafe-kafe liar di sejumlah kawasan di Lombok Barat, termasuk di Suranadi, Kecamatan Narmada.
"Keberadaan kafe-kafe liar ilegal di kawasan Narmada dan sekitarnya, itu menambah susah kondisi kami. Padahal kami ini legal dan bayar pajak, sementara mereka kebanyakan tidak membayar pajak ke Pemda," katanya.
Suhermanto berharap, Pemda Lombok Barat bisa mencarikan solusi untuk masalah ini. Dia meminta pemerintah menertibkan kafe-kafe liar tersebut.
Sekjen APH Senggigi Ketut Mahajaya menambahkan, kondisi infrastruktur penunjang pariwisata di kawasan Senggigi juga perlu diperhatikan oleh Pemda Lombok Barat.
"Salah satu contohnya lampu penerangan jalan. Sekarang kondisi Senggigi ini gelap gulita. Bayangkan seandainya tidak ada penerangan dari tempat hiburan malam, mungkin semakin gelap Senggigi ini," ujar Mahajaya.
Dia juga menyoroti fasilitas umum lainnya, seperti ketersediaan toilet umum dan tempat sampah di kawasan Senggigi. Padahal, NTB saat ini tengah mengusung program unggulan NTB zero waste atau bebas sampah.
"Ini kan sangat disayangkan, bagaimana bisa zero waste sementara tampat sampah saja tidak tersedia di kawasan wisata. Bule seringkali harus mengantungi sampah untuk mencari tempat sampah. Ini kan ironis," katanya.
Terkait sejumlah masalah tersebut, jajaran APH Senggigi yang terdiri dari belasan anggota pengusaha hiburan di Senggigi, akan melayangkan surat kepada Bupati Lombok Barat, Fauzan Khalid. Hal itu agar sejumlah permasalahan di kawasan Senggigi ini menjadi perhatian Pemda setempat. (ren)
