Anggaran Kemendikbud Dipangkas Hampir Rp1 Triliun

VIVA – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy mengaku, anggaran kementerian yang dipimpinnya untuk tahun 2020 dipangkas hampir Rp1 triliun.

Itu diketahui, saat dikonfirmasi apakah ada penambahan anggaran untuk pendidikan pada alokasi APBN 2020 nanti.

"Enggak ada, malah kurang," kata Muhadjir, usai rapat kabinet terbatas, di Kantor Presiden, kompleks Istana Jakarta, Senin 15 Juli 2019.

Dia menjelaskan, anggaran yang dipangkas adalah bantuan-bantuan afirmasi yang biasanya ditangani oleh Kemendikbud. Sebagian anggaran itu, sudah dialokasikan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Anggaran itu biasanya digunakan oleh Kemendikbud untuk membantu sekolah merenovasi. Namun kini sebagian diberikan ke PUPR untuk renovasi sekolah. Sebagian lagi tetap di Kemendikbud.

"Untuk revitalisasi sekolah-sekolah yang klasifikasinya berat itu diserahkan ke PUPR, kemudian untuk revitalisasi ringan masih di bawah Kemendikbud. Karena akan fokus revitalisasi SMK, nanti tahun 2020 ada 73 SMK yang kita rencanakan," ujarnya.

Ia menjelaskan, anggaran pembangunan sekolah tidak lagi terpusat di Kemenkdibud saja. Seperti untuk urusan sekolah vokasi. Di sana juga berperan Kementerian Tenaga Kerja maupun Kementerian Perindustrian.

Hal itu, kata Muhadjir, sesuai dengan Inpres Nomor 75 tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK. Dimana di dalamnya melibatkan banyak pihak. "Kecil sih pengurangannya, enggak sampai Rp1 triliun," tuturnya.   

Meski pos anggaran di kementeriannya dipangkas, tetapi hal itu tidak akan berpengaruh ke daerah-daerah. Bahkan, lanjut dia, anggaran di daerah naik tajam dari tahun-tahun sebelumnya.

"Sebetulnya walau Kemendikbud dikurangi tapi anggaran transfer daerah untuk fungsi pendidikan tetap naik drastis. Jadi ini sebetulnya bagaimana memastikan anggaran yang ditransfer ke daerah itu betul-betul digunakan dengan tepat sasaran, efisien, mengalir sesuai kanalnya, tidak ada yang rembes," kata mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu. 

Kata Muhadjir, pengembangan sumber daya manusia adalah fokus lima tahun pemerintahan kedua Presiden Jokowi. Anggaran benar-benar disalurkan ke daerah-daerah. Sementara di tingkat pusat, lebih banyak membuat regulasi.

"Dan regulasi itu tidak langsung dari atas. Kita juga akan minta pendapat daerah-daerah, termasuk zonasi itu tidak langsung turun dari Dikbud. Itu kita minta saran dari daerah-daerah," katanya. [mus]

Halaman Selanjutnya

Hal itu, kata Muhadjir, sesuai dengan Inpres Nomor 75 tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK. Dimana di dalamnya melibatkan banyak pihak. "Kecil sih pengurangannya, enggak sampai Rp1 triliun," tuturnya.