Di Tengah Pro-Kontra, JK Yakin Sistem Zonasi PPDB Memudahkan Siswa
- ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo
VIVA – Sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019 masih menimbulkan pro dan kontra. Namun, Wakil Presiden Jusuf Kalla meyakini sistem zonasi justru memudahkan para siswa.
"Itu sebenarnya mempermudah mencapai sekolah karena kalau anak-anak itu semua banyak pergi ke sekolah favorit, jauh sekolahnya mungkin 5-7 kilometer, sehingga menimbulkan masalah anak itu sendiri," kata JK di Cilangkap, Jakarta, Senin 15 Juli 2019.
Menurut Wapres, sistem zonasi tidak bertujuan untuk mengurangi kualitas sekolah favorit. Dia menegaskan sistem ini justru membuat kualitas sekolah-sekolah pada akhirnya bisa sama.
"Tujuannya tentu adalah agar sekolah itu mempunyai mutu yang sama dengan favorit. Tidak berarti mengurangi mutu sekolah-sekolah favorit, tidak," ujar Wapres.
Wapres menilai sekolah favorit akan tetap favorit seperti biasa karena adanya anak-anak pintar. Menurutnya, yang terpenting adalah sekolah itu bisa membuat anak kurang pintar jadi pintar.
"Jadi sebenarnya sama saja. Bagaimana anak-anak yang kurang pintar menjadi pintar. Itu baru sekolah yang baik," tutur Wapres JK.
Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendy berjanji segera mengevaluasi sistem PPDB tahun 2019. Hal itu akan dilakukan menyusul banyak laporan tentang karut-marut penerapan kebijakan itu di sejumlah daerah.
"Sedang kita kaji dan evaluasi. Kami minta setiap daerah melakukan pelaporan pada kementerian. Dan kami targetkan pada akhir Juli ini semua evaluasi dan kajian sudah selesai sehingga aturan sistem zonasi pada PPDB bisa diperbaiki dan tahun depan dapat berjalan dengan lancar," kata Muhadjir dalam kesempatan berbeda di Tangerang, Banten, Senin, 15 Juli 2019.
Pemerintah Evaluasi Kebijakan Zonasi PPDB
Presiden RI Prabowo Subianto menerima Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 26 November 2024. Dalam ke
