Walhi Sebut Impor Sampah Sama Saja Datangkan Masalah

Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Nur Hidayati (kedua kiri)
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

VIVA – Direktur Eksekutif Walhi nasional Nur Hidayati menilai, impor sampah tak seharusnya dilakukan. Sebab, sama saja dengan mengimpor masalah.

Sidak TPA Muara Fajar, Menteri LH Tegaskan Pemda Harus Gercep Tangani Masalah Sampah

"Suatu yang kebangetan, enggak seharusnya dilakukan. Di satu sisi Indonesia belum mampu mengelola sampahnya dengan benar, jadi ngapain kita impor, kayak mengimpor masalah dari tempat lain," kata Nur dalam diskusi di kawasan Cikini, Rabu, 10 Juli 2019.

Menurutnya, masalah sendiri saja masih belum bisa ditangani. Karena itu, seharusnya pemerintah menyetop impor sampah. 

Kegiatan Tukar Sampah Jadi Susu, Berikan Peluang bagi Warga Menukar Botol Plastik Bekas

"Kami enggak punya data secara riil, sampah masuk lewat pelabuhan. Sebagian besar masuk lewat greenline, jadi jalur hijau. Pengimpor sudah membuat komitmen tak macam-macam sehingga tak melalui pemeriksaan yang rigid," kata Nur.

Ia menilai izin tersebut disalahgunakan. Sebab justru impor sampah masuk melalui jalur greenline. Sebab, sampah masuk dengan kondisi kontainer tertutup.

Ekonomi Sirkular melalui Bank Sampah Sebagai Solusi Mengurangi Limbah

"Pemerintah harus menyatakan tak mau menerima sampah impor. Karena sampai sekarang masih dimungkinkan bahan tertentu dan proses recycling," kata Nur. 

Ia melanjutkan, Indonesia sudah menjadi negara penghasil semua jenis sampah terbesar. Karena itu sebaiknya, pemerintah menghentikan impor sampah dalam bentuk apapun karena tak bisa melakukan pengawasan.

"Indonesia kan enggak (pilah jenis sampah). Semua sampah tercampur aduk. Kalau pemerintah bisa melakukan pengelolaan dengan lebih baik misal dengan pemilahan, itu mereka punya bahan baku banyak untuk recycle, enggak usah impor lagi," kata Nur.

Menurutnya, kalau sampah sudah terpilah maka ketika ada kebutuhan dari negara lain seperti China yang suka mengimpor sampah maka bisa dengan gampang.

"Saya pikir penting untuk dilakukan, jadi pemerintah jangan mau enaknya saja, tanpa mikirin pekerjaan rumah yang mesti dilakukan," kata Nur.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya