Tolak PHK Massal, Buruh Krakatau Steel Minta Pemerintah Turun Tangan
- Yandi Deslatama
VIVA – Ribuan buruh PT Krakatau Steel (KS) masih menggelar unjuk rasa menolak PHK massal terhadap 3.000 pegawai pada Rabu, 3 Juli 2019. Ini adalah aksi kedua, setelah hari sebelumnya buruh juga menggelar aksi unjuk rasa.
Dalam aksi yang kedua ini, buruh memblokir akses masuk dan keluar ke Kawasan Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC). Selain menolak pemutusan hubungan kerja (PHK), buruh juga ingin pemerintah segera bersikap terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi PT Krakatau Steel.
"Di satu sisi pemerintah tidak ingin ada pengangguran. Tapi di satu sisi Krakatau Steel mem-PHK pegawainya," kata Suloso, Korlap Aksi, saat ditemui di depan Gedung DPRD Kota Cilegon, Banten, Rabu 3 Juli 2019.
Buruh memblokir akses masuk dan keluar KIEC sekitar satu jam lamanya. Sehingga karyawan yang akan bekerja dan pulang setelah kerja malam sempat tertahan.
Kendaraan truk besar pengangkut besi baja, asal pabrik KS juga tertahan. Kendaraan pengangkut baja ini tidak bisa masuk ke Gerbang Tol (GT) Cilegon Barat. Aksi pemblokiran dibubarkan oleh polisi, agar akses masuk dan keluar kawasan industri dapat digunakan.
Setelah menggelar aksi di kawasan industri, aksi buruh kemudian dilanjutkan di depan Gedung DPRD Kota Cilegon. Mereka menyampaikan akan terus menggelar unjuk rasa sampai ada kejelasan mengenai nasib mereka.
Pemutusan hubungan kerja dianggap sebagai solusi yang akan merugikan bagi buruh. Karena itu, buruh butuh kejelasan, karena tidak sedikit buruh yang sudah bekerja selama 35 tahun.
"Kalau Cilegon tetap ingin kondusif, tidak terjadi gejolak, makanya tetap pekerjakan kami. Bisa saja kami jadi maling segala macam. Kalau kena PHK, bagaimana kami menghidupi keluarga," katanya.
Buruh menuding Dirut KS, Silmy Karim, tidak mengetahui permasalahan sebenarnya di dalam perusahaan. Lantaran, baru menjabat beberapa bulan. Terlebih, ada jajaran direksi di KS yang ditangkap KPK setelah menerima suap dari pengusaha.
"Begitu direksinya ditangkap KPK, dia (Dirut) kelabakan, makanya dia main PHK saja. Kalau dirut sebelumnya, langsung mengakomodir permasalahan dan kita pecahkan bersama tanpa mengurangi hak karyawan," katanya. [mus]
