Beredar Susunan Kabinet Baru Jokowi, Moeldoko: Enggak Usah Ditanggapi

Kepala Staf Presiden, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

VIVA – Pasca ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2019-2024, mulai beredar susunan Kabinet Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin. Sejumlah nama yang masih aktif di eksekutif, disebut mengisi beberapa jabatan pos kementerian. 

Bela Jokowi, PSI Singgung Barisan Sakit Hati di Balik Publikasi Riset OCCRP

Salah satu yang disebut masuk kabinet, adalah Jenderal TNI (Purn) Moeldoko. Ia disebut akan duduk sebagai Menko Kemaritiman. Saat ini, mantan Panglima TNI itu menjabat Kepala Staf Presiden. 

Menyikapi daftar susunan kabinet itu, Moeldoko hanya tersenyum. Menurut dia, info-info melalui broadcast seperti itu tidak perlu dipercaya. 

Pengamat Ungkap Kelemahan Riset OCCRP yang Jadikan Jokowi Pemimpin Terkorup

"Ya namanya isu, kan setiap berganti itu, enggak usah terlalu ditanggapi," kata Moeldoko, di Bina Graha, kompleks Istana Jakarta, Selasa 2 Juli 2019.

Isu susunan kabinet memang mulai mencuat. Bahkan Moeldoko juga disebut akan mengisi pos kementerian yang lain. Termasuk kursi Menteri Pertahanan. 

Jokowi Rayakan Malam Tahun Baru Perdana Usai Pensiun. Nonton Kembang Api Bersama Ribuan Warga Solo

"Hampir setiap minggu berubah, tanya yang buat lah," katanya seraya tertawa. 

Mantan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Hanura itu mengatakan, dalam penyusunan kabinet periode 2019-2024, tidak ada pembentukan tim khusus atau apapun namanya. Sebab Indonesia menganut sistem presidensial. 

"Itu haknya Presiden. Itu hak preogratif Presiden," tegasnya. 

Pasca putusan MK yang menolak gugatan pasangan Prabowo-Sandi pada 27 Juni lalu, semakin mengukuhkan kemenangan Jokowi-Ma'ruf. Hingga pada Minggu 30 Juni, KPU menindak lanjuti putusan itu membuat penetapan, yakni Joko Widodo sebagai Presiden RI terpilih periode 2019-2024, dan KH Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden 2019-2024.

Menurut jadwal, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden akan dilakukan pada Oktober 2019. Pelantikan dilakukan setelah pengesahan anggota DPR, DPD dan MPR periode 2019-2024. [mus]

Albert Aries

Pakar Hukum sebut Publikasi OCCRP Fitnah yang Merusak Nama Baik Orang

Praktisi Hukum, Albert Aries ikut berkomentar soal publikasi OCCRP terkait pemimpin terkorup tahun 2024.

img_title
VIVA.co.id
2 Januari 2025