Tim Hukum Prabowo Singgung Biaya Fotokopi Berperkara di MK Miliaran

Tim hukum Prabowo-Hatta Menyerahkan Ribuan Lembar Bukti Berkas ke MK.
Sumber :
  • VIVAnews/Ahmad Rizaluddin

VIVA – Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyampaikan bahwa biaya yang dikeluarkan, khususnya untuk fotokopi dokumen-dokumen terkait perkara gugatan hasil pilpres ke Mahkamah Konstitusi, mencapai miliaran rupiah.

Istri Andre Taulany Diduga Pernah Hina Prabowo Sakit Jiwa di Pilpres 2019

Menurut salah satu anggota tim hukum, Denny Indrayana, biaya fotokopi bisa begitu besar karena banyaknya bukti yang disertakan, juga keharusan untuk membuatnya rangkap 12 sesuai ketentuan MK.

"Untuk mengkopi sedemikian banyak kertas itu mahal, miliaran. Coba, kalau (bukti dari) delapan ratus ribuan TPS saja dikali 12 sudah berapa itu?" ujar Denny di MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2019.

MK: Kehadiran Mayor Teddy di Debat Capres Bukan Pelanggaran Pemilu

Denny menilai, lembaga peradilan konstitusi bisa membuat teknis berperkara menjadi lebih efisien dengan menerapkan konsep paperless atau penggunaan dokumen-dokumen dalam format digital saja. Denny menyampaikan, pihak-pihak yang berperkara menjadi tidak perlu mengeluarkan terlalu banyak biaya jika konsep itu diterapkan.

"Hal-hal seperti ini penting untuk dipikirkan ke depannya. Salah satunya yang bisa dilakukan adalah mendigitalisasi bukti-bukti," kata Denny.

Jokowi Ogah Tanggapi Guru Besar IPB soal Politisasi Bansos di Sidang MK

Denny juga mengemukakan, terlalu banyaknya kertas yang digunakan dinilai tidak ramah lingkungan. Selain itu, para hakim dinilai tidak mungkin membaca setiap lembar dari semua dokumen bukti yang diberikan.

"Proses yang sekarang ini tidak ramah lingkungan sebab kita tahu kertas itu dari kayu, dan (fotokopi yang banyak) itu berarti kita merusak lingkungan," ujar Denny.

 Bahlil Lahadalia Dilantik oleh Presiden Jokowi Menjadi Menteri ESDM

Bahlil: Saya yang Usulkan Pilpres 2024 Ditunda Ketika Jadi Menteri Investasi, bukan Jokowi

Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia kembali pasang badan untuk Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) bahwa dirinya yang mengusulkan ide agar menunda waktu Pemilih

img_title
VIVA.co.id
31 Desember 2024