Polri Ungkap Estimasi Massa Aksi MK yang Turun ke Jalan

Aksi masa kawal putusan MK.
Sumber :
  • Bayu Nugraha/VIVA.co.id

VIVA – Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo mengatakan, sejauh ini diprediksi estimasi massa yang akan ikut aksi di sekitar kawasan gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis 27 Juni 2019 sekitar tiga ribu orang. 

Istri Andre Taulany Diduga Pernah Hina Prabowo Sakit Jiwa di Pilpres 2019

"Info dari lapangan jajaran Polda Metro Jaya. Estimasi jumlah sekitar 2.500 sampai tiga ribu," ujar Dedi Kompleks Divisi Humas Polri, Kamis 27 Juni 2019.

Massa berasal dari 14 elemen. 47 ribu personel gabungan TNI-Polri disiagakan di sejumlah titik, mulai dari kawasan MK, Gedung DPR, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat dan sejumlah Kedutaan Besar.

MK: Kehadiran Mayor Teddy di Debat Capres Bukan Pelanggaran Pemilu

"Kemudian juga di sentral perekonomian masyarakat. Dengan jumlah 47 ribu personel lebih. Petugas keamanan memberikan jaminan keamanan di Jakarta. Masyarakat Jakarta tidak perlu khawatir," katanya.

Dia kembali menegaskan, aparat TNI-Polri yang mengamankan tak dilengkapi dengan peluru tajam, melainkan hanya dipersenjatai tameng dan gas air mata.

Jokowi Ogah Tanggapi Guru Besar IPB soal Politisasi Bansos di Sidang MK

"Untuk aparat Kepolisian dan TNI, tidak diperbolehkan dengan senjata api dan peluru tajam. Kami akan gunakan tameng dan gas air mata. Itu untuk jaga-jaga, ada juga pleton di lokasi MK," ujar Dedi. 

Dedi berharap, tidak terjadi kerusuhan saat putusan kasus PHPU Pilpres 2019 selesai dibacakan. Masyarakat diminta tak terprovokasi dengan kedatangan perusuh.

"Tapi keamanan dipegang polda dan tim lapangan. Hati-hati dengan pihak tertentu dengan provokasi massa," ucapnya. [mus]
 

 Bahlil Lahadalia Dilantik oleh Presiden Jokowi Menjadi Menteri ESDM

Bahlil: Saya yang Usulkan Pilpres 2024 Ditunda Ketika Jadi Menteri Investasi, bukan Jokowi

Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia kembali pasang badan untuk Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) bahwa dirinya yang mengusulkan ide agar menunda waktu Pemilih

img_title
VIVA.co.id
31 Desember 2024