Moeldoko Tuding Ada Sponsor untuk Aksi di Sekitar Gedung MK
- VIVA.co.id/Adi Suparman
VIVA – Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, melihat ada yang memberi bantuan logistik untuk massa yang melakukan aksi di kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta. Mereka sengaja berkumpul dengan klaim mengawal pembacaan putusan Majelis Hakim sidang sengketa pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), yang akan berlangsung Kamis esok.
"Ya, memang dari sisi logistik kita juga melihat ada partisipasi. Namun, ada kelompok-kelompok yang ingin suasana ini berjalan terus. Tanpa logistik kan nggak bisa," kata Moeldoko di kantornya, Rabu 26 Juni 2019.
Mantan Panglima TNI ini sudah mengetahui kelompok mana yang ikut mendanai aksi massa hari ini, namun ia tidak bersedia menyebutkan siapa mereka secara pasti.
"Ya sudah bisa dikenali itu. Sudah bisa dikenali," katanya.
Moeldoko pun mengingatkan kelompok mana saja yang akan mengganggu stabilitas negara pasti akan berhadapan dengan hukum. Karena Indonesia adalah negara hukum.
"Ya saya pikir semuanya akan berhadapan dengan hukum ya. Ini kan negara demokrasi yang kedepankan hukum sebagai panglima. Siapa pun yang tidak patuh ya pasti akan berhadapan dengan hukum, kan begitu. Apalagi nanti melakukan hal-hal yang bersifat anarkis," katanya.
Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu menjelaskan bila terjadi kondisi yang tidak stabil karena adanya keributan antara massa dengan aparat, yang dirugikan bukan pemerintah, namun seluruh masyarakat Indonesia. Atas dasar itu, pemerintah selalu mengupayakan agar kondisi tetap kondusif dan damai.
"Untuk itu sekali lagi, bukan hanya pemerintah yang ingin suasana ini berjalan damai. Masyarakat Indonesia ingin semua persoalan pemilu ini bisa diselesaikan dengan cara-cara terhormat dan bermartabat. Saya pikir hukum adalah solusi yang terbaik.
Cara-cara jalanan adalah cara-cara yang tidak diinginkan oleh masyarakat umum karena mengganggu ketertiban umum, mengganggu kepentingan masyarakat dan mengganggu berbagai aktivitas. Pada akhirnya secara akumulatif menjadi tidak produktif bangsa ini," katanya. (ren)
Bahlil: Saya yang Usulkan Pilpres 2024 Ditunda Ketika Jadi Menteri Investasi, bukan Jokowi
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia kembali pasang badan untuk Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) bahwa dirinya yang mengusulkan ide agar menunda waktu Pemilih
