Tak Penuhi Janji, Tambang Emas di Maluku Utara Didemo Massa

Pembakaran pos pabrik tambang miliki PT Nusantara Halmahera Minerals di Malut.
Sumber :
  • VIVA/Daus-tvOne

VIVA – Perusahaan tambang emas PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) di Halmahera Utara, Maluku Utara didemo ratusan massa, Selasa, 25 Juni 2019. 

Gunung Dukono di Halmahera Utara Kembali Erupsi Semburkan Abu Setinggi 1.200 Meter

Massa aksi yang terdiri dari Forum Kesatuan Aksi Kepala Desa Lingkar Tambang (KAKDLT) Kabupaten Halmahera Utara dan masyarakat yang berasal dari lima kecamatan lingkar tambang tersebut, mempertanyakan realisasi dan pengelolaan dana coorporate social responsibility (CSR).

Pendemo membakar pos penjagaan Perusahaan tambang emas milik Australia itu di site Gosowong, aksi yang dikoordinir Fahri Yamin, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa (Apdesi) Kabupaten Halmahera Utara, mengatakan aksi mereka sebagai bentuk kekecewaan atas tindakan PT NHM yang tidak memenuhi janji mereka terkait penyaluran dana CSR perusahaan.

Unggul Jauh di Quick Count, Cagub Maluku Utara Sherly Tjoanda Unggah Pesan Mengharukan

"Kami menuntut apa yang menjadi hak kami dan telah disepakati bersama, jika NHM tidak merealisasikan, kami akan terus menggelar aksi dan memblokade jalan mencegat mobil angkutan karyawan sehingga tidak bisa beraktivitas," kata Fahri.

Sejumlah poin tuntutan massa aksi di antaranya, PT NHM segera merealisasikan jumlah budget desa sesuai dengan hasil kesepakatan bersama pada tanggal 20 Maret 2019 lalu, mengalokasikan budget Rp350 juta per tahun anggaran 2018-2019 sebagaimana tahun sebelumnya, dan operasional 10 persen dari total budget kecamatan, serta segera merealisasikan Dana Bantuan Pendidikan kepada mahasiswa yang belum menerimanya.

Kata KPK soal David Glen Oei Bakal Jadi Saksi di Persidangan Abdul Gani Kasuba

Laporan: Daus Ternate/tvOne

Asep Guntur dan Tessa Mahardhika Sugiarto di KPK saat melakukan penahanan satu tersangka kasus korupsi di Maluku Utara

KPK Dalami Dugaan Adanya Permainan Lelang Blok Kaf di Maluku Utara

Komisi Pemberantasan Korupsi, bakal mendalami terkait adanya dugaan rekomendasi dari mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba atau AGK terkait dengan izin tambang.

img_title
VIVA.co.id
3 Desember 2024