Baru Dilantik, Gubernur Lampung, Maluku, dan Malut Dibawa ke KPK

Mendagri Tjahjo Kumolo membawa tiga gubernur yang baru dilantik Jokowi ke KPK
Sumber :
  • VIVA.co.id/Edwin Firdaus

VIVA – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kembali mengajak sejumlah kepala daerah yang baru dilantik Presiden Joko Widodo bertemu pimpinan KPK. Salah satunya adalah Gubernur Lampung Arinald Djunaidi bersama wakilnya, Chusnunia Chalim.

Pesan Prabowo ke Calon Kepala Daerah: Menang Jadi Pemimpin Semua, Kalah Harus Bekerja Sama

Selain itu, ada Gubernur Maluku Utara dan wakilnya Abdul Gani Kasuba-Al Yasin Ali, serta Gubernur Maluku dan wakilnya Murad Ismail-Barnabas Orno.

Ketiga pasangan itu datang ke kantor KPK, di Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan usai dilantik Presiden Jokowi di Istana Negara pagi tadi.

Bivitri Bilang Pilkada Jadi Pertaruhan Kekuasaan Jaga Stabilitas Politik

"Hari ini adalah pelantikan gubernur terakhir hasil pilkada yaitu Lampung. Kemudian kemarin Maluku dan Maluku Utara. Seperti biasa setelah dilantik kan kita ajak ke KPK untuk berdiskusi dan berdialog yang berkaitan strategi pencegahan korupsi dan hal-hal yang apa mungkin ada masukan dari ketua yang KPK yang ada," kata Tjahjo di kantor KPK, Rabu, 12 Juni 2019.

Tjahjo menambahkan, kehadiran dirinya dan para kepala daerah yang baru saja dilantik ini untuk meminta masukan dari pimpinan KPK terkait pencegahan korupsi. Ini adalah kali kesekiannya Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih di Pilkada 2018 dibawa Tjahjo ke KPK.

MK Ubah Desain Surat Suara Pilkada Calon Tunggal Jadi 'Setuju' dan 'Tidak Setuju'

"Selesai sudah, semua gubernur dan yang sudah dilantik langsung dibawa berdialog berdiskusi agar memiliki satu pandangan, satu visi untuk pencegahan masalah korupsi," kata Tjahjo. (zho)

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamudin

Ketua DPD RI Nilai Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 Harus Mendukung Program Pemerintah Pusat

Ketua DPD Sultan B Najamuddin berharap pilkada serentak 2024 dapat menghasilkan kepala daerah yang mendukung dan mampu terjemahkan kebijakan dan program pemerintah pusat.

img_title
VIVA.co.id
28 November 2024