Sebut Tim Mawar, Pimred Tempo: Biar Publik Menilai
- ANTARA/Hafidz Mubarak
VIVA – Investigasi Majalah Tempo menemukan fakta adanya keterlibatan mantan anggota tim mawar, Fauka Noor Farid, dalam kerusuhan 21-22 Mei 2019. Majalah Tempo edisi 10 Juni 2019 menyebutkan, Fauka Noor Farid, yang dulu menjadi anak buah Prabowo Subianto di Kopassus terlibat dalam aksi di Bawaslu.
Menurut pemimpin redaksi Majalah Tempo, Arif Zulkifli, Tempo dalam investigasi berupaya mengungkap komunikasi mengenai keterlibat Fauka Noor. Ini disajikan tanpa ada penyebutan yang bersangkutan sebagai dalang.
"Kita tidak pernah menggunakan kata dalang. Kita temukan adanya komunikasi, anggota tim mawar, itu yang kita paparkan," kata Arif Zulkifli kepada tvOne, Selasa 11 Juni 2019.
Komunikasi itu antara lain mengenai mobilisasi sejumlah orang, adanya perintah untuk memesan kamar hotel tidak jauh dari lokasi kerusuhan. Itu didapat dari hasil wawancara dari narasumber.
"Informasi itu kami sajikan secara profesional. Silakan publik yang menilai, kami tidak punya hak untuk menghakimi," katanya.
Mengenai pelaporan kepada Dewan Pers terhadap Majalah Tempo oleh mantan pimpinan Tim Mawar, Mayjen Purn Chairawan. Arif Zulkifli menyampaikan, Majalah Tempo tidak mempermasalahkan itu. Karena siapa saja yang keberataan terhadap pemberitaan media bisa melapor ke Dewan Pers.
"Saya kira hak narasumber mempersoalkan secara hukum liputan media. Setiap keberatan narasumber harus disampaikan Dewan Pres, apakah melanggar kode etik. Kemudian cari titik tengah, itu tugas Dewan Pers," katanya.
Tapi terkait persoalan ini yang juga dilaporkan ke Mabes Polri, Arif Zulkifli yakin polisi akan mengembalikan permasalah ini kepada Dewan Pers. Ini karena polisi paham betul apa yang dilakukan.
"Tapi kalau membawa ke Mabes Polri, jangan lupa ada kesepakatan Dewan Pers dan Polri, setiap laporan pers, media, harus dikembalikan kepada Dewan Pers," katanya.
Bukan KKB, Menteri Hukum Sebut Napi Gerakan Makar Non Senjata yang Dapat Amnesti
Pemerintah Indonesia berencana memberikan pengampunan atau amnesti kepada 44 ribu narapidana.
