Prabowo Gugat Pemilu, MUI Minta Hakim MK Jujur dan Independen

VIVA – Majelis Ulama Indonesia mengapresiasi langkah dari pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto - Sandiaga Salahudin Uno yang menempuh jalur hukum terkait perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi. 

"Saya kira ini merupakan pilihan yang sangat bijak dari pihak paslon 02 dan perlu kita apresiasi langkah-langkah hukum itu, sehingga sedikit banyak bisa mengalihkan konsentrasi massa dari jalan ke arah persidangan," kata Wakil Ketua Umum MUI, Zainut Tauhid Sa'adi, di Jakarta, Senin, 27 Mei 2019.

Maka itu, Zainut berharap dengan masuknya proses hukum tidak ada lagi gerakan-gerakan aksi massa di jalanan, tapi lebih baik konsentrasi untuk mengawal proses persidangan di MK. Karena di proses persidangan itulah perselisihan sengketa pemilu bisa diselesaikan dengan baik. 

"Ya tentunya kita meminta kepada para hakim konstitusi untuk bertindak secara terbuka, jujur, fair dan juga independen. Karena pertaruhan bangsa ini ada di para hakim konstitusi kita," tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa hakim MK akan menerapkan prinsip-prinsip kejujuran keadilan, transparansi dan independensi. Sebab, kata Zainut, para anggota hakim MK adalah orang-orang terhormat dan memiliki sikap kenegarawanan. 

Menurut Zainut, sembilan anggota hakim MK itu dari tiga cabang kekuasaan negara, dari eksekutif, yudikatif dan legislatif, sehingga benar-benar menempatkan diri sebagai negarawan yang tidak bisa diintervensi atau juga tidak bisa melakukan tindakan-tindakan yang bisa mencederai hukum itu sendiri. "Itu harapan kita semuanya," kata Zainut.

Untuk itu, ia meminta kepada masyarakat seluruh Indonesia untuk mengawal proses persidangan dengan baik dan menjaga kondusivitas.

"Saya kira semangat rekonsiliasi yang sekarang sudah mulai dibangun, bagaimana merekatkan persatuan, persaudaraan, dan ini juga sudah harus mulai dikembangkan," katanya. 

Selain itu, diharapkan ke depan tidak ada lagi tindakan-tindakan anarki yang bisa mencederai demokrasi bangsa ini. Aplagi sekarang proses tahapan pemilu sudah masuk pada tahap yang menentukan yaitu melalui mekanisme penyelesaian perkara melalui jalur hukum.

Maka dari itu, ia pun mengimbau para tokoh bangsa dan elite politik, sudah mulai mengurangi narasi-narasi yang bisa menimbulkan kemarahan dan memanaskan suasana. 

"Kita coba bangun narasi yang lebih menyejukkan, yang semangatnya rekonsiliatif, sehingga bangsa kita ini persaudaraannya tetap terjaga," ucapnya.

Kendati begitu, Zainut merasa bersyukur bahwa tahapan pemilu sudah berjalan dengan baik. Walaupun setelah penetapan rekapitulasi pemilu oleh KPU sempat terjadi gejolak, insiden yang sangat memprihatinkan karena dari peristiwa itu telah menimbulkan banyak korban, baik korban jiwa maupun luka-luka. 

"Tapi dengan kesigapan petugas, akhirnya gejolak massa yang mengarah kepada sikap anarki dan sikap brutal bisa diselesaikan dengan baik," katanya.

Bahlil: Saya yang Usulkan Pilpres 2024 Ditunda Ketika Jadi Menteri Investasi, bukan Jokowi

Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia kembali pasang badan untuk Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) bahwa dirinya yang mengusulkan ide agar menunda waktu Pemilih

VIVA.co.id

31 Desember 2024