Massa Berbendera Merah Putih dan Kalimat Tauhid Demo di Bawaslu Jatim
- VIVA/Nur Faishal
VIVA – Sekira seribu orang berdemonstrasi di kantor Badan Pengawas Pemilu Jawa Timur di Jalan Tanggulangin, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, pada Jumat siang, 17 Mei 2019. Mereka menyuarakan dugaan kecurangan Pemilu 2019 dan menolak hasil Pemilu Presiden 2019.
Massa yang berunjuk rasa mengatasnamakan Forum Umat Islam (FUI) Jawa Timur. Pengamatan VIVA di lokasi, mereka menyesaki jalan dalam radius sekira 50 meter. Panggung orasi dari mobil pikap, dibuat di mulut gang menuju kantor Bawaslu Jatim. Di situ, polisi menutup gang dengan kawat berduri.
Di dalam gang, ratusan polisi dan beberapa prajurit TNI berjaga-jaga. Kendaraan taktis dan kendaraan meriam air (water canon) pengurai massa disiagakan. Di kantor Bawaslu, aparat juga ada. Pintu Bawaslu ditutup. Petugas melarang masuk, kecuali pegawai Bawaslu Jatim.
Massa area aksi, duduk memenuhi jalan. Kebanyakan dari mereka berbusana serba putih. Beberapa membawa bendera Merah Putih dan bendera kalimat tauhid. Mereka juga membawa bendera kuning, sebagai tanda prihatin atas meninggalnya lebih dari 500 petugas pemilu.
Poster-poster menyuarakan dugaan kecurangan Pemilu juga diacungkan. Ada pula poster yang bernada ajakan untuk perlawanan. "Kalian Baik, Kami Baik. Kalian Jujur, Kami Bersyukur. Kalian Curang, Kami Perang!!!", demikian bunyi salah satu poster yang mereka bawa.
"Kami datang di sini berdasarkan para ilmu ulama, kami datang di sini berdasarkan Ijtima Ulama. Tegakkan kedaulatan rakyat. Allahu akbar," teriak koordinator massa, Choirudin.
Dia meminta, KPU, Bawaslu, dan aparat keamanan untuk berlaku adil dan jujur dalam Pemilu 2019. Menurutnya, harusnya pemerintah mengikuti arahan ulama, bukan sebaliknya ulama mengikuti pejabat. "Tatkala ada perselisihan seperti ini, ulama yang diikuti pejabat, bukan ulama yang ikut pejabat," ujar Choiruddin.
Di lokasi, pendemo juga menyebarkan pamflet berisi tuntutan mereka, antara lain:
1. Menuntut dibentuknya Tim Pencari Fakta atas wafatnya ratusan penyelenggara pemilu. Agar di masa depan, kejadian ini tidak terulang lagi;
2. Hentikan upaya kriminalisasi terhadap para ulama dan aktivis yang berbeda pandangan dengan pemerintah; dan;
3. Menuntut dibatalkannya MoU terkait proyek OBOR di Indonesia, yang berpotensi memperlemah kedaulatan ekonomi dan politik. (asp)
