Canda Gubernur Ganjar Soal Ajakan 'Politis' PNS Tolak THR
- VIVA.co.id/Edwin Firdaus
VIVA – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, melemparkan candaan terkait beredarnya ajakan PNS menolak Tunjuangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 dari pemerintah. Ganjar menguji kebenaran kabar simpang siur dengan menanyakan kepada para PNS di lingkungannya.
Saat memberikan pengarahan di Biro Kesra Setda Provinsi Jateng, Jumat, 17 Mei 2019, gubernur berambut putih itu menanyakan apakah ada yang menolak THR dan gaji ke-13. Dengan kompak para PNS mengatakan tidak.
“Mboten wonten pak (tidak ada pak), kalau bisa ditambah,” kata para PNS serentak.
Tak hanya menanyai para PNS, di akun twitter @Ganjarpranowo ia juga sempat men-tweet terkait masalah ini. Gubernur menuliskan pertanyaan terbuka kepada seluruh PNS, apakah sebaiknya THR diterima atau ditolak sambil menyematkan link berita tentang penolakan THR. Postingan itu mendapat sorotan publik dengan 978 retweet, 2.639 like dan 722 komentar.
Menurut Ganjar, apa yang dilakukannya itu, baik di dunia nyata maupun di dunia maya hanyalah bercanda saja. Candaan itu ia keluarkan setelah beredar di media sosial kemudian masuk berita, bahwa ada ajakan PNS menolak THR dan gaji ke-13.
“Saya hanya candain saja, apa benar demikian ada ajakan menolak THR. Ternyata itu ada sangkut pautnya dengan politik. Makanya saya iseng tulis di Twitter saya, adakah PNS yang akan menolak atau mengembalikan THR, ternyata tidak ada,” ucap Ganjar.
Ganjar menerangkan, penolakan THR dan gaji ke-13 dengan alasan politik tidak dapat dibenarkan. Menurutnya, pemberian THR dan gaji ke-13 bagi PNS adalah hak yang sudah diatur.
“Maksud saya, apa yang menjadi hak itu jalan saja, kan itu mekanis. Jangan dibawa ke ranah politik yang kemudian jadi anget dan panas,” ujarnya.
Di Jawa Tengah, lanjut dia, tidak ada PNS yang menolak THR dan gaji ke-13. Justru, PNS di Jateng berharap agar THR segera cair dan kalau bisa ditambahi.
"Karena itu sudah hak mereka. Mereka kerja profesional dan saya pesan janganlah urusan seperti ini dibawa ke ranah politik. Itu saja pesan saya,” kata dia.
Untuk diketahui, media sosial belakangan ramai bertebaran meme ajakan kepada seluruh PNS untuk menolak THR dan gaji ke-13. Banyak yang menduga, ajakan tersebut sangat kental dengan muatan politik dukungan salah satu capres dan cawapres 2019.
Ajakan penolakan PNS itu mendapat perhatian banyak pihak. Komisioner Bidang Mediasi dan Perlindungan Komisi Aparatur Sipil Negara, Tasdik Kinanto mengatakan, ajakan penolakan THR dan gaji ke-13 merupakan tindakan tidak etis karena hanya untuk memprovokasi PNS yang dilandasi kebencian kepada salah seorang calon presiden.
Tasdik justru meminta PNS yang hendak menolak THR dan gaji ke-13 karena dasar tidak suka dengan pemerintahan saat ini untuk keluar atau berhenti sebagai PNS. Menurutnya, langkah itu lebih tepat karena sebagai bentuk konsistensi sikap mereka. (ren)
Potong Tukin THR dan Gaji ke-13 PNS, Sri Mulyani Akui Diprotes
Potong Tukin THR dan Gaji ke-13 PNS, Menkeu Sri Mulyani mengatakan ada dana sekitar Rp12,1 triliun untuk penanganan COVID-19.
