Beras Bulog Menumpuk, Budi Waseso Diminta Sinergi dengan KPK
- ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
VIVA – Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas meminta, Direktur Utama Bulog Budi Waseso untuk transparan terkait penumpukan beras di hampir seluruh gudang Bulog.
Penumpukan ini menimbulkan potensi kerugian negara. Apalagi, di sejumlah wilayah ditemukan beras membusuk di gudang Bulog.
Busyro mengatakan, untuk mengetahui ada tidaknya kerugian negara atau berujung korupsi dari penumpukan beras itu, perlu kajian dari KPK.
"KPK juga berkoordinasi sinergis dengan Bulog berdasarkan wewenangnya. Tujuannya agar transparan dan clean serta anti-fraud. Semoga Budi Waseso bisa sinergis terhadap langkah pencegahan KPK itu," ujar Busyro di Jakarta, Jumat 10 Mei 2019.
Diketahui, untuk mengakali penumpukan, Bulog akan memberikan tunjangan beras atau natura untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN) seperti, PNS, TNI, dan Polri.
Ini dikritik keras oleh Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sofian Effendi. Ia melihat saat ini bukan lagi masanya bagi-bagi penggajian PNS dalam bentuk natura. Alasannya dia, salah satunya tidak praktis.
Sofian melanjutkan, untuk saat ini, distribusi beras sudah ada di mana-mana, termasuk di RT/RW. "Jadi, kalau PNS memerlukan beras, mereka bisa memilih yang disukai dengan uang yang diberikan oleh negara dan pemerintah.," ucap dia.
"Apalagi, beras Bulog itu udah kurang baik kualitasnya. Kalau pengalaman di masa lalu, beras yang di Bulog itu sudah terlalu lama sehingga tidak layak untuk dikonsumsi," katanya.
Sebelumnya, Direktur Pengadaan Perum Bulog Bachtiar mengatakan, saat ini penyerapan beras Bulog rata-rata mencapai 10 ribu ton per hari. Bahkan, dari April hingga saat ini jumlah penyerapan telah mencapai 400 ribu ton. Hanya saja, hal ini tak berbanding lurus dengan penyaluran.
Bachtiar mengakui, penyaluran Bulog agak tersendat karena tak adanya program beras sejahtera (rastra) sehingga stok di gudang Bulog hampir penuh.
Walaupun begitu, ia mengaku tak ambil pusing karena pemerintah tengah menyiapkan kebijakan komersial, yakni TNI, Polri dan PNS diwajibkan untuk membeli beras milik Bulog. Dengan begitu penyaluran dan penyerapan akan lancar. (mus)
Bulog Ungkap 5 Tantangan Produksi Beras yang Berdampak Pada Krisis Pangan
Bulog ungkap lima tantangan produksi beras yang berpotensi mengancam stabilitas dan keamanan pangan secara global.
