Mahfud MD Masuk Tim Hukum Pengkaji Ucapan Tokoh yang Melanggar Hukum
- VIVA.co.id/ Catur Edi (Yogyakarta)
VIVA – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, adalah salah seorang yang bakal masuk tim hukum nasional untuk mengkaji tindakan atau ucapan dari tokoh-tokoh tertentu yang dianggap melanggar hukum. Tim ini di bawah kendali Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto.
Usai menemui Presiden Joko Widodo sebagai anggota Dewan Pengarah Badan Pemantapan Idiologi Pancasila (BPIP) di Istana Merdeka, Mahfud mengakui sudah dihubungi oleh Wiranto. Ia akan hadir, dan melihat terlebih dahulu isi dan maksud tim ini.
"Saya katakan, saya anggap itu sebagai niat baik, tapi isinya seperti apa saya akan hadir dulu. Saya tidak bisa berkomentar sekarang apa itu perlu atau tidak, dan sebagainya. Kita lihat dulu lah," kata Mahfud, di Istana Jakarta, Kamis 9 Mei 2019.
Tim ini sempat menimbulkan polemik. Karena dianggap sebagai tindakan represif rezim Jokowi dalam menghadapi orang-orang yang ingin mengkritiknya. Namun bagi Mahfud, tim ini harus dilihat positif terlebih dahulu. Untuk itu, ia siap berembuk membahas dalam tim.
"Mestinya ada alasan kalau sampai Menko membentuk itu. Dengan asumsi, dengan prasangka bahwa pasti niatnya Pak Wiranto ini baik, saya akan datang. Saya kira semua rencananya seperti itu harus dianggap positif dulu," kata Mahfud.
Dia tidak ingin hendak masuk pada kubu pro dan kontra terhadap tim hukum ini. Mahfud ingin, agar semua pihak menganggap positif, dan nantinya ia juga akan ikut memberi ide dan pikiran.
"Misalkan nanti saya sudah dikontak Pak Wiranto, pasti saya datang. Saya anggap bapak punya niat baik untuk menyelesaikan persoalan. Soal isinya bagaimana, nanti saya ingin mendengar dan ingin mengajukan pendapat juga.” (mus)
Mahfud: Sikap Presiden Jelas soal Pemilu 2024, Jangan Didesak Lagi
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengatakan pemerintah tidak pernah ada pembahasan soal penundaan Pemilu 2024.
