Ryamizard: Ulama Sekarang Belajar Sedikit di Arab Sudah Tidak Jelas

Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

VIVA – Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu, menyebut khilafah, radikalisme dan juga kelompok ISIS sebagai ancaman terhadap Indonesia. Dia mencontohkan di negara-negara Arab saja banyak dilarang paham khilafah.

Pengamat Tengarai Gerakan Demo RUU Pilkada usai Putusan MK Disusupi Kelompok Radikal

"21 negara seperti Arab Saudi, Malaysia, Jordan, itu enggak suka (konsep khilafah). Dulu didirikan di Mesir saja dilarang, ditangkepin kok. Arab negara Islam saja enggak boleh. Di sini kok tenang-tenang saja," kata Ryamizard di Kantor Kemenhan, Jakarta Pusat, Rabu, 8 Mei 2019.

Ryamizard menjelaskan, Islam di Indonesia menjunjung tinggi nilai persatuan, nasionalisme, dan toleransi. Karena itu, menurutnya, pasti kacau jika kelompok khilafah di Indonesia terlibat dalam politik atau pemilihan umum.

Guru Besar UMJ Ingatkan Gerakan Pro-Khilafah Masih Eksis di RI dengan Modus Baru

"Makanya agak kacau ini kalau pemilu bergabung dengan salah satu kelompok ini (HTI). Nah ini termasuk yang satu ini, bahlul ini," ujar Menhan.

Dia juga menuturkan ulama-ulama di Indonesia dulu banyak berjuang untuk kemerdekaan. Karena itu, dia juga mengaku tidak habis pikir dengan sejumlah ulama saat ini yang dianggapnya tidak jelas.

MUI: Waspadai Propaganda Jihad dan Khilafah Berkedok Bela Palestina

"Saya enggak ngerti nih ulama-ulama sekarang, di mana dulu bapaknya nenek moyangnya, enggak pernah berjuang. Makanya kayak begitu tuh kelakuannya. Kalau ulama dulu-dulu nah, ini berjuang. Nih baru belajar sedikit di Arab sudah enggak jelas. Tambah lama tambah enggak jelas saja itu," ucapnya.

Ryamizard menyatakan Pancasila tidak bertentangan dengan syariat Islam. Menhan membuktikan itu dengan adanya sila yang pertama yakni Ketuhanan yang Maha Esa.

"Kalau mau lain-lain pergi saja ke negara sana. Jadi (Pancasila) sudah sama dengan syariat Islam. Sehingga tidak ada lagi alasan untuk umat Islam menolak konsep tersebut," kata Ryamizard. (ase)

Warga menentukan pilihannya dalam Pilkada. (ilustrasi)

Pengamat Ingatkan Pemerintah Harus Antisipasi Penyebaran Paham Khilafah saat Pilkada

Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan bahwa Pemerintah harus mengantisipasi penyebaran paham khilafah di tengah perhelatan Pilkada 2024.

img_title
VIVA.co.id
21 November 2024