Pemerintah Akan Bentuk Tim Pengkaji Ucapan Tokoh, Sandi: Tak Prioritas
- VIVA/Ridho Permana
VIVA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, mengatakan, pemerintah akan membentuk tim hukum nasional. Tim itu juga bertugas untuk mengkaji tindakan atau ucapan dari tokoh-tokoh tertentu yang bisa dianggap melanggar aturan hukum.
"Yang akan mengkaji ucapan, tindakan, pemikiran dari tokoh-tokoh tertentu, siapa pun dia, yang nyata-nyata melanggar dan melawan hukum," kata Wiranto di Jakarta, dikutip Selasa 7 Mei 2019.
Menanggapi hal ini, calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, pembentukan tim itu seharusnya bukanlah hal prioritas. Menurut Sandiaga, yang prioritas saat ini adalah menyediakan lapangan pekerjaan.
"Saya sampaikan bahwa membentuk badan-badan seperti itu sangat tidak jadi prioritas. Yang prioritas lapangan kerja yang harus diciptakan, itu yang harus jadi prioritas pemerintah bagaimana menjaga harga-harga stabil," kata Sandiaga di RPTRA Mutiara Sumur Batu, Jakarta Pusat, Selasa 7 Mei 2019.
Sandi menegaskan, kritik dan ucapan tokoh tak boleh selalu diartikan ingin memecah-belah.
"Jadi jangan diinterpretasikan kalau ada kritik itu sebagai ucapan tokoh yang ingin memecah-belah, hanya ingin mempertanyakan suatu hal yang konseptual, fundamental. Dalam bingkai NKRI, kita ingin bangsa ini lebih baik ke depan dalam berbangsa bernegara," ungkapnya.
"Untuk itu, pemerintah harus fokus menjaga stabilitas harga. Jaga penciptaan lapangan kerja," kata Sandi.
Kisah Jenderal TNI Asal Bugis Gebrak Meja di Hadapan Soeharto
Momen tegang Jenderal (Purn) TNI Andi M. Jusuf Amier gebrak meja di hadapan Soeharto, bantah tuduhan adanya ambisi ppolitik.
