PDIP Kokoh Kuasai Kota Malang meski Semua Legislatornya Ditangkap KPK
- VIVA/Lucky Aditya
VIVA – Perkara suap atas pembahasan APBD Perubahan yang menjerat 41 anggota DPRD Kota Malang di Jawa Timur tak memengaruhi perolehan suara PDIP dalam pemilu 2019 di kota itu. PDIP tetap kokoh dan digdaya sebagai partai penguasa di Kota Malang.
Padahal, dalam kasus itu, 11 legislator dari 41 anggota DPRD yang ditangkap KPK ialah kader PDIP. Bahkan, dua kali pergantian ketua DPRD Kota Malang oleh PDIP, keduanya juga terseret kasus yang sama. Arief Wicaksono yang kali pertama tersandung kasus, lalu disusul penggantinya Abdul Hakim.
Namun dalam pemilu legislatif 2019, suara PDIP meningkat. Pada pemilu 2014, PDIP mendapat 92.217 suara, sementara pada 2019 meraih 99.555 suara, sesuai rekapitulasi KPU Kota Malang. Atas hasil itu PDIP meraih 12 kursi dari total 45 kursi DPRD Kota Malang.
"Karena kami intens bertemu dan berdialog dengan masyarakat. Jadi, insyallah kita yang terpilih sudah punya motivasi. Kami tak ingin mengulangi waktu yang salah kemarin. Kami yakinkan [bahwa] kami akan jadi wakil rakyat yang amanah," kata Ahmad Wanedi, caleg terpilih, pada Minggu, 5 Mei 2019.
Sesuai hasil rekapitulasi KPU Kota Malang, perolehan suara PDIP memang paling tinggi di antar parpol lain. PDIP mendominasi hampir di lima kecamatan, yakni Lowokwaru, Klojen, Blimbing, Kedungkandang, dan Sukun.
Wanedi menjamin, semua caleg terpilih ialah wajah baru, kecuali seorang saja. Dia mengklaim itu bagian dari generasi baru PDIP Kota Malang. “Kami berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Kota Malang," ujar ketua Tim Kampanya Daerah Jokowi-Ma'ruf wilayah Kota Malang itu.
Caleg PDIP dalam pemilu 2019 memang didominasi wajah-wajah baru. Para caleg terpilih, sebelas orang, belum pernah menjadi legislator. Hanya Luluk Zuhriyah yang berstatus legislator dan dia menjadi anggota DPRD melalui mekanisme pergantian antar waktu, menggantikan rekannya yang berstatus tersangka suap.
Kesebelas caleg terpilih itu, antara lain Iwan Mahendra, Eko Herdiyanto, Wiwik Suksesi, Harvad Kurniawan R, Agoes Marhaenta, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, Ahmad Wanedi, Lea Mahdarina, Ferry Kurniawan, I Made Raian Diana Kartika, dan Nurul Setyowati.
"Kami telah memiliki banyak catatan persoalan yang harus segera diselesaikan, seperti banjir, jalan berlubang, proyek pembangunan yang terhenti seperti Pasar Gadang, Pasar Blimbing, dan Jembatan Kedungkandang; harus segera diselesaikan," kata Wanedi.
Bahlil: Saya yang Usulkan Pilpres 2024 Ditunda Ketika Jadi Menteri Investasi, bukan Jokowi
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia kembali pasang badan untuk Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) bahwa dirinya yang mengusulkan ide agar menunda waktu Pemilih
