Menteri Nasir Targetkan 11 Perguruan Tinggi Tembus 500 Besar Dunia
- ANTARA FOTO/Reno Esnir
VIVA – Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir menargetkan, puluhan perguruan tinggi negeri di Indonesia bisa masuk peringkat 500 perguruan tinggi di dunia. Setidaknya 11 perguruan tinggi dari Indonesia bisa tembus 500 dunia.
"Target nanti 2024 ada 11 perguruan tinggi yang masuk," ujar Nasir saat peresmian Gedung Mochtar Riady Social & Political Research Center Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia (UI) Depok, Jawa Barat, Kamis, 2 Mei 2019.
Ia mencontohkan, beberapa kampus yang sudah masuk dalam 500 perguruan tinggi tingkat dunia di antaranya, Universitas Indonesia peringkat 292, Institut Teknologi Bandung peringkat 340, Universitas Gadjah Mada peringkat 390. Nasir menyebut sudah mengajukan terkait dana khusus demi target tersebut.
"Ini kami sudah mengajukan kepada presiden nanti ada dana yang akan kita alokasikan khusus untuk perguruan tinggi yang masuk kelas dunia. Kalau enggak kita enggak akan bisa mencapai hal itu," katanya.
Menurut dia, dana yang diajukan ke presiden itu untuk mengembangkan dan meningkatkan para perguruan tinggi tersebut, agar dapat meraih prestasi yang lebih baik.
"Dananya untuk pengembangangan riset, staff mobility, dosen asing ke Indonesia atau sebaliknya Indonesia ke luar negeri, mahasiswa dan semua harus kita lakukan riset collaborate," katanya.
Sementara itu, Pendiri Lippo Group, Mochtar Riady mengatakan, dengan dibangunnya gedung tersebut bahwa kampus UI dapat memperkuat riset di bidang sosial dan politik dalam kancah global.
Kata dia, gedung tersebut sebagai pusat pembelajaran guna mencetak generasi penerus bangsa yang berkualitas.
"Seiring dengan berkembangnya globalisasi, ilmu politik pun kian maju, menggarisbawahi pentingnya bagi UI sebagai salah satu universitas terkemuka di Indonesia untuk mengasah dan memiliki fasilitas terdepan guna mengembangkan program riset unggulan," ujar Mochtar Riady. (mus)
PAN Sebut Kapasitas Muhammadiyah Kelola Tambang Tak Perlu Diragukan
Ketua Fraksi PAN DPR RI menghormati keputusan Muhammadiyah yang menerima pengelolaan tambang dari pemerintah karena keputusan tersebut independen dan mandiri.
