Prabowo - Sandi Deklarasikan Kemenangan, AS Hikam: Manuver Politik

Perhelatan Pilpres 2019 tengah memasuki masa perhitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menentukan masa depan Indonesia dalam 5 tahun kedepan. Tentunya, para pasangan calon baik itu kubu duet Jokowi - KH Ma'ruf Amin maupun duet Prabowo-Sandi mesti menghormati masa perhitungan tersebut. 

Namun,  paslon Prabowo - Sandi telah mendeklarasikan kemenangan kubunya sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2019 - 2024 walau KPU belum mengumumkan hasil perolehan suara secara resmi. 

Hal ini menjadi sorotan publik mengingat pengambilan keputusan tersebut. Ada yang menilai itu sah-sah saja dan ada pula yang menilai bahwa hal tersebut telah mencacati demokrasi yang telah menjadi tonggak sistem kenegaraan Indonesia. 

Pengamat politik President University Muhammad AS Hikam menyampaikan bahwa deklarasi yang dilakukan oleh kubu nomor urut 02 tersebut merupakan bentuk manuver politik untuk meyakinkan masyarakat tentang kemenangan Prabowo - Sandi. Terlebih bagi para simpatisan serta pendukungnya. 

"Deklarasi ini, sebagai sebuah manuver politik, merupakan sebuah 'fait accompli' politik dan pengkondisian untuk manuver-manuver lanjutan sebelum dan pasca-pengumuman resmi KPU nanti," ungkap AS Hikam kepada TIMES Indonesia dalam keterang tertulisnya, Jakarta, Kamis (18/4/2019).

Ia juga menilai bahwa langkah-langkah yang diambil oleh kubu 02 bukan tanpa ketidaksengajaan. Namun, sudah melalui tahap-tahap pertimbangan oleh para koalisi Adil Makmur tersebut. 

"Keputusan melakukan deklarasi hari ini tak bisa dilepaskan dari beberapa hal seperti rencana-rencana gelar "people power" sujud syukur massal, dan tudingan adanya berbagai kecurangan dalam survei dan quick count yang dilakukan berbagai lembaga survei," ujar AS Hikam.

Lebih lanjut, mantan Menteri Negara Riset dan Teknologi ini menggambarkan bahwa situasi politik Indonesia saat ini memiliki kemiripan dengan situasi politik yang sedang dialami oleh negara yang terletak di Benua Amerika Selatan yakni Venezuella.

"Ketika Presiden Nicolas Maduro ditandingi dan di gantikan oleh Juan Guiado yang mengklaim sebagai presiden yang legitimate secara politik. Ujung-ujungnya krisis politik pun mendera Republik yang pernah dipimpin Hugo Chavez tersebut," jelas AS Hikam.