Sandiaga Ungkap Curhat Emak-emak, Jokowi Ingatkan Kebijakan Makro
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
VIVA – Calon Presiden Joko Widodo mengkritik rivalnya Sandiaga Uno yang kerap menyebut keluhan sebagian kalangan wanita atau emak-emak sebagai contoh betapa buruk perekonomian Indonesia, seperti harga kebutuhan pokok melonjak atau tarif dasar listrik naik.
Bagi Jokowi, contoh-contoh yang disebutkan Sandiaga tak lebih dari curahan hati orang per orang. Padahal, presiden dan wakil presiden harus mengelola pemerintahan dan negara secara makro, bukan mikro berdasarkan keluhan satu-dua orang.
Karena itulah, menurut Jokowi, seorang presiden dan wakil presiden harus punya kemampuan tata kelola negara, misalnya, menjamin inflasi terkendali, menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, mengusahakan pertumbuhan ekonomi meningkat melalui agregat produksi, dan lain-lain.
"Bukan dengan contoh orang per rorang. Ini harus kita ngerti. Ini ekonomi negara. Kita harus mengerti dari sisi suplay (pasokan) dan demand (permintaan)," katanya dalam debat kelima dua pasangan calon presiden dan wakil presiden di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu malam, 13 April 2019.
Jokowi mengingatkan juga bahwa pemimpin harus menetapkan kebijakan yang cepat dan tepat, tentu harus berdasarkan data statistik yang akurat, misalnya tentang angka inflasi ekonomi. "Tidak mungkin kita buat kebijakan berdasarkan keluhan satu-dua orang. Mengelola ekonomi makro tidak bisa seperti itu."
Sandiaga dalam segmen-segmen debat sebelumnya mengajukan sedikitnya dua contoh keluhan emak-emak, misal tentang harga kebutuhan pokok mahal atau tarif dasar listrik naik. Dia buru-buru mengklarifikasi kritik Jokowi tentang itu.
"Nama-nama seperti Ibu Miya, Ibu Nurjanah, adalah tokoh-tokoh yang saya temui dalam 1.550 kunjungan kami, dan secara agregat itu yang disampaikan mereka, bahwa ibu-ibu kita itu mengeluh harga-harga bahan pokok mahal, dan ini merupakan fakta," katanya.
Sandiaga menyerang balik argumentasi Jokowi bahwa tugas pemimpin membuat kebijakan umum berdasarkan data. Dia mengaku tak mengabaikan data, tetapi data sebetulnya kerap hanya berupa angka yang tak riil atau tidak sesuai dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat. (mus)
Projo Sebut Jokowi Layak Menjadi Ketua Umum Partai Politik
Dewan Pimpinan Pusat Pro Jokowi (Projo) menyebut bahwa residen Ke-7 RI Jokowi layak memimpin partai alias menjadi ketua umum partai politik (parpol).
