Tudingan Penodaan Agama untuk Tujuan Politik Masih Marak
- VIVA.co.id/Fajar GM
VIVA – Tudingan telah terjadinya suatu bentuk penodaan agama yang dilatarbelakangi semata-mata oleh tujuan politik, masih marak terjadi pada 2018. Menurut Wakil Ketua SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos, SETARA menemukan setidaknya ada 25 kasus penodaan agama yang kebanyakan di antaranya, bernuansa politik.
"Dari kasus-kasus itu, kebanyakan memiliki keterkaitan dengan upaya perebutan jabatan politik, juga mempermasalahkan identitas," ujar Bonar dalam diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, 31 Maret 2019.
Bonar menyampaikan, dimulainya tren bisa ditelusuri dari dilontarkannya tudingan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama melakukan penodaan agama pada 2016. Dasar hukum yang digunakan, UU No 1/PNPS/1965, dinilai memiliki kerawanan untuk dimanfaatkan demi kepentingan politik.
"Jadi saat ada kelompok-kelompok, atau individu-individu tertentu, yang merasa tersinggung, dan merasa bahwa ini bisa dimanfaatkan untuk menundukkan lawan politik, mereka melapor dengan tudingan penodaan agama," ujar Bonar.
Bonar menilai pemerintah harus segera mengambil sikap dengan meninjau adanya potensi kriminalisasi seseorang karena dianggap menoda agama. Dengan demikian, upaya pemidanaan yang memiliki motif politik tidak perlu lagi terjadi.
"Kita selalu mengusulkan agar undang-undang penodaan agama diganti dengan undang-undang tentang kebencian berdasarkan agama. Jadi jelas deliknya. Kalau yang sekarang ini kan terlalu luas, terlalu lebar. Sehingga bisa ditafsirkan begitu saja," ujar Bonar.
Pengamat Ingatkan Layanan "Lapor Mas Wapres" Jangan Hanya Gimik Politik
Pengamat politik mengatakan layanan "Lapor Mas Wapres" yang digagas Gibran Rakabuming Raka merupakan langkah yang baik karena bisa membuka kran partisipasi masyarakat.
