Tanggapi Imbauan Din Syamsuddin, Ini Penjelasan Dosen UI Soal Khilafah

Dosen Filsafat dari Universitas Indonesia, Donny Gahral Adian.
Sumber :
  • istimewa

VIVA – Dosen Filsafat Universitas Indonesia, Donny Gahral Adian mengatakan, bahwa paham khilafah memang bertentangan dengan ideologi bangsa yaitu Pancasila. 

Kata Gerindra soal Penghapusan Utang Petani-Nelayan

"Pancasila itu ideologi bangsa, dalam Pancasila terkandung nilai nasionalisme pada sila ketiga dan demokrasi sila keempat," kata Donny dalam keteranganya di Jakarta, Minggu, 31 Maret 2019. 

Kata dia, khilafah yang dipertentangkan dengan Pancasila bukan keyakinan melainkan ideologi politik. Ideologi politik yang bertentangan dengan sila dalam Pancasila. "Khilafah yang dipertentangkan bukan keyakinan melainkan ideologi sebuah organisasi yang di banyak negara sudah dilarang," ujarnya. 

Aktivitas Retno Marsudi Usai Tak Menjadi Menlu, Isi Seminar Bicara Pancasila Pemersatu Bangsa

Mempertentangankan khilafah dan Pancasila sudah tepat dan akurat, sebab Pancasila merupakan ideologi bangsa bukan keyakinan. "Khilafah sebagai ideologi politik yang ingin mengganti Pancasila sebagai pemersatu bangsa kita tolak," ujarnya. 

Ia menambahkan, pertarungan antara negara Islam dan negara Pancasila selesai dalam wacana namun belum selesai dalam arena politik, buktinya beberapa organisasi masih memperjuangkan negara Islam.

Tindak Pidana Ideologi Negara dalam KUHP Dinilai Harus Diatur Lebih Lanjut, Ini Alasannya

Pernyataan Donny Gahral Adian ini menanggapi imbauan Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia atau MUI Din Syamsuddin kepada kedua kubu pasangan calon presiden-wakil presiden, agar menghindari penggunaan isu keagamaan, seperti penyebutan khilafah. 

Alasannya, karena itu merupakan bentuk politisasi agama yang bersifat peyoratif atau menjelekkan.

"Walaupun di Indonesia khilafah sebagai lembaga politik tidak diterima luas, namun khilafah yang disebut dalam Alquran adalah ajaran Islam yang mulia (manusia mengemban misi menjadi wakil Tuhan di bumi/khalifatullah fil ardh)," kata Din Syamsuddin. (mus)

Warga menentukan pilihannya dalam Pilkada. (ilustrasi)

Pengamat Ingatkan Pemerintah Harus Antisipasi Penyebaran Paham Khilafah saat Pilkada

Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan bahwa Pemerintah harus mengantisipasi penyebaran paham khilafah di tengah perhelatan Pilkada 2024.

img_title
VIVA.co.id
21 November 2024