Ditanya Pelayanan Publik, Prabowo Justru Sentil Jual Beli Jabatan
- ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
VIVA – Calon presiden Jokowi menyampaikan pertanyaan terkait dengan mal pelayanan publik kepada calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, dalam debat ke-4 Pilpers 2019 di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu malam, 30 Maret 2019.
Dalam pemaparannya, Prabowo berpendapat bahwa sistem, alat, metodologi adalah hal yang baik. Apalagi terkait dengan pelayanan publik yang tujuannya efisiensi untuk mengurangi red tape birokrasi.
"Saya dukung, tidak ada masalah, tapi inti bagi saya pemerintahan adalah kembali bahwa lembaga-lembaga pemerintah itu harus bersih, tidak boleh terjadi korupsi yang besar-besaran di lembaga pemerintah itu. Kalau punya segala sistem online sistem pelayan publik, satu pintu dan sebagainya, tetapi tetap political will untuk menghilangkan korupsi itu tidak ditegakkan ya menurut saya tetap lembaga-lembaga itu lemah," katanya.
Prabowo kemudian menyampaikan mengenai syarat negara yang berhasil adalah dilihat bahwa lembaga-lembaga pemerintah harus kuat, efektif dan tidak boleh ada korupsi.
"Tidak boleh ada sogok menyogok, tidak boleh ada jual beli jabatan. Saya kaget, saya baca bahwa ternyata pejabat pemerintah bapak sendiri memperkirakan jual beli jabatan itu di 90 persen kementerian, pejabat bapak sendiri yang bicara ya. Ini masalah kita bersama," katanya.
Dipastikan lagi oleh Prabowo, semua teknologi dan sistem itu tentu merupakan hal yang baik. Tapi memang saat ini, bangsa harus mengobati penyakitnya berupa korupsi yang saat ini terus naik angkanya.
"Tetapi kita harus sepakat kalau kita sakit, kita harus berani menghadapi penyakit kita. Kalau kita sakit liver, ya sakit liver kita obati. Penyakit bangsa ini korupsi terlalu banyak rakyat tidak mau korupsi lagi di Indonesia," katanya.
Cerita Anindya soal UEA hingga China Tertarik Proyek 3 Juta Rumah Prabowo
Namun, Ketua Kadin Indonesia Anindya Bakrie mendorong pengusaha yang tergabung dalam Kadin daerah mengerjakan proyek tersebut.
