Atasi Harga Gabah Anjlok, Begini Strategi Wirendra Bersama Petani
- Istimewa
VIVA – Wakil Ketua Koperasi dan UMKM DPD Partai Golkar Kabupaten Cilacap, Wirendra Tjakrawerdaja menggelar pelatihan dan diskusi bersama para petani Majenang, di Cilacap, Jawa Tengah, hari ini, Jumat 29 Maret 2019.
Calon legislator DPR RI Dapil Jawa Tengah VIII itu mengajak para petani mencari strategi produksi, di tengah anjloknya harga gabah. "Selain pelatihan, saya ingin tahu kondisi petani di sini. Kita cari strategi bareng. Kebutuhan dan kendala petani di setiap daerah kan beda-beda," kata Wirendra di sela kegiatan yang digelar di rumah petani itu seperti dilansir dalam keterangan tertulis, Jumat, 29 Maret 2019.
Salah satu strateginya yakni, pemanfaatan pupuk hayati yang belum optimal. Padahal, pupuk hayati mampu memangkas biaya produksi dan mempunyai banyak kelebihan. Dalam pertemuan itu, Wirendra juga mempraktikkan cara membuat pupuk dengan bahan organik yang murah.
Strategi lainnya yakni, menghitung ulang kebutuhan produksi, baik selama proses pembibitan hingga panen. Para petani pun diajak menghitung kebutuhan biaya produksi dengan lebih efisien. "Nah jadi kita hitung ulang bersama, jangan sampai ada pemborosan yang merugikan. Ternyata tadi banyak yang enggak efisien, seperti biaya perawatan," ujar Wirendra.
Berdasarkan data kelompok tani binaan Partai Golkar di sejumlah daerah, harga gabah turun Rp3.000-3.500 per kilogram.
Wirendra berharap, pemerintah mengoptimalkan peran Bulog untuk menyerap gabah petani jika harganya turun. Selain itu, menurut dia, sudah saatnya sumber daya manusia (SDM) petani menjadi prioritas dari pemerintah.
Dia menambahkan, harga gabah berdasarkan Inpres Nomor 5 Tahun 2015 sudah saatnya direvisi. Sebab, Januari sampai Maret harga gabah di pasaran sudah di atas Rp4.000 sehingga HPP pemerintah Rp3.700 sudah tidak tepat lagi. (art)
Bahlil serta Jajaran Kepengurusan Partai Golkar Resmi Terima SK dari Kementerian Hukum
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia bersama jajaran Partai Golkar telah resmi menerima Surat Keterangan (SK) periode 2024-2029 dari Kementerian Hukum (Kemenkum).
